Dana Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Tahun Anggaran 2012 Dipertanyakan

SUMEDANG, Indofakta Online-

Seperti yang telah diberitakan media ini pada tayangan sebelumnya, bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, tahun anggaran 2012, sebesar Rp.75, dalam APBD Murni 2012, perlu dipertanyakan peruntukannya.

Pasalnya, penyerapan anggaran tersebut disinyalir asal-asalan dan tidak jelas pelaksanaannya, dan dasar hukum pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu, mengacu kepada, Perbup. No. 24 tahun 2012 tentang fasilitas bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau kurang mampu. Sedangkan Peraturan daerah (Perda) Kab.Sumedang, tentang program tersebut belum ada.

Pemerintah Kabupaten Sumedang pada, tahun 2012, menyediakan anggaran untuk, Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu yang telah di anggarkan melalui APBD Kab.Sumedang, Sebesar Rp.75.000.000,-.

Peruntukan anggaran, Rp.25, juta, untuk kantor sekretariat dan Rp.50 juta, untuk penanganan perkara bantuan hukum bagi 5 perkara, atau Rp.10 juta, per-perkara.

Ironisnya, anggaran tersebut disinyalir tidak tepat sasaran dan terkesan ajang bagi-bagi “kue”. Bukan bermaksud menuduh, namun dari hasil konfirmasi indofakta Online, baru ini melalui telepon selulernya, kepada PPK Bagian Hukum Setda, Rizal, membenarkan pelaksanaan bantuan hukum saat ini masih sampai tingkat kejaksaan.

“Memang perkaranya belum sampai ke pengadilan. Pelaksanaan berdasarkan tahapannya. Berkasnya baru limpah dari polres alias P21 ke kejari, dan kontrak sudah habis waktu dengan advokatnya, kontrak sampai tanggal 31 Desember 2012. Makanya kita bayar advokat berdasarkan hasil pekerjaan dan tahapan kegiatannya, dan sisa uang dikembalikan ke kas daerah dan untuk tahun 2013 akan dilaksanakan juksung, tapi belum dimulai,” kata Rizal.

Masih menurut Rizal, dari anggaran Rp.75 juta, yang sudah terserap sebesar Rp.34 juta, dan sisanya di kembalikan ke kas daerah. Penerima bantuan itu harus sesuai dengan kriteria miskin dan kurang mampu sesuai dengan data dari dinsosnaker dan BPS, terdaftar sebagai pemegang jamkesmas/jamkesda yang diseleksi oleh tim. Penermia Bantuan hukum itu tidak melihat dari ancam hukuman, artinya ancaman hukuman bukan prioritas utama, yang penting masuk kriteria miskin, kalau ancaman hukuman sesuai dengan ketentuan. Karena dasar hukumnya sudah jelas diatur dalam Perbup. No. 24 tahun 2012 tentang fasilitas bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau kurang mampu.

Masih menurut Rizal, untuk tahun 2012, proses bantuan hukum yang sudah dilaksanakan sejumlah 3 perkara yang sudah sampai tahap Kejaksaan, lanjutnya.

Ketika dimintai konfirmasi melalui nomor selulernya, Dudang, sebagai Advokat yang bekerjasama dengan Pemda Bagian Hukum Sekda, menerangkan ke indofakta Online. “Benar saya yang menangani perkara orang miskin dan mengelola kantor, cuman waktu itu saya tangani hanya 2 tahap tidak sampai ke pengadilan karna waktunya sudah masuk dibulan desember. Perkara yang pernah saya tangani mulai dari tahap penyidikan dari Polres sampai ke Kejaksaan baru ada 4 (Empat) perkara. 3 (Tiga) perkara diantaranya perkara pencurian dan 1 (Satu) illegalloging. Perkara pencurian proses hukum-nya peradilan cepat sesuai dengan surat mahkamah agung, atas kerugian negara dibawah dua setengah juta, rupiah. Dan berkas perkaranya dilimpahkan ke kejaksaan pada tahun 2012,” ungkapnya.

Ketika ditanya tentang kerja sama antara Bagian hukum sekda Sumedang dengan kantornya, Dudang justru mengaku kontraknya bukan atas nama Kantor Hukumnya. “Kontraknya atas nama pribadi saya, karena kantor hukum kita belum memiliki NPWP, jadi pakai atas nama saya saja. Pajaknya juga atas nama saya, tapi tetap dibawah pengawasan kantor hukum kita. Sampai saat ini dana yang sudah di cairkan dibawah Rp.20 juta, dan untuk selanjutnya saya kurang tahu, tapi yang jelas proses yang saya tangani mulai dari Polres sampai ke Kejaksaan,” lanjutnya.

Dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Bab V, Pasal 12. Penerima Bantuan Hukum Berhak: Mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa.

Namun, Putusan berkekuatan hukum tetap belum dijatuhkan Pengadilan, masyarakat yang tersandung kasus pidana sudah tidak didampingi Advokat lagi, dengan dalih kontrak sudah habis.

Dari hasil konfirmasi indofakta online, kepada Kasi Pidum Kejari Sumedang, Heru.S.H, baru ini, menyangkal adanya perkara cepat yang masuk ke mejanya pada tahun 2012. “Saya tidak tahu adanya perkara peradilan cepat yang masuk pada tahun 2012. Karena Perma No.2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, kerugian dibawah dua juta lima ratus rupiah, yang kategori proses pemeriksaan cepat, baru kami laksanakan pada tahun 2013. Dan jumlahnya ada 6 perkara, sepengatahuan saya ke-enam perkara tersebut tidak didampingi kuasa hukum,” katanya.

Ada apa dengan Anggaran Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu, sehingga proses penanganannya hanya tingkat kejaksaan saja dan bukan selesai dengan proses hukum hingga berkekuatan hukum tetap?.

Anggaran bantuan hukum tersebut dianggarkan dalam APBD Murni Kabupaten Sumedang tahun 2012. Namun yang menjadi pertanyaan kenapa program tersebut baru dilaksanakan pada bulan Desember 2012, pada akhir tahun anggaran?.

Bukankah “pemaksaan” pelaksanaan program dan pencairan dana tersebut terkesan menghambur-hamburkan keuangan Daerah. Karena terbukti proses hukum penerima bantuan hukum tidak jelas, karena prosesnya masih setingkat kejaksaan dan belum sampai ke Pengadilan di mana putusan akhir yang menetapkan terdakwa punya kekuatan hukum tetap sesuai amanat UU No.16 tahun 2011 pasal 12 diatas.

Tahun anggaran 2013 melalui APBD Kab. Sumedang kembali menyediakan anggaran sebesar Rp. 115.138.000,-untuk Fasilitas Bantuan Hukum Bagi Orang tidak mampu atau kelompok orang miskin.

Sampai kemana kedepannya proses pelaksanaan bantuan hukum ini akan terealisasi? Kita belum tahu, mungkin hanya rumput yang bergoyang yang tahu. Namun indofakta online, akan memantau pelaksanaan Bantuan Hukum ini. Jangan sampai salah sasaran dan tidak tepat untuk bagi yang mau mendapatkannya.***

 

(Joel)

Berita Sebelumnya







info prakiraan cuaca|sumber: http://bmkg.go.id/hp/cuacan2.html