Nasib Wakil Menteri Diputus MK

2012-06-05 04:41:36



Gugatan terhadap posisi wamen diajukan Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Pusat Adi Warman dan sekretarisnya TB Imamudin. Mereka menguji konstitusionalitas Pasal 10 UU Kementerian Negara yang memberi kewenangan presiden untuk mengangkat wamen pada kementerian tertentu.

Menurut mereka, aturan itu bertentangan dengan Pasal 17 UUD 1945 karena konstitusi tersebut tidak menyebut perihal posisi wakil menteri.Kuasa hukum GNPK,M Arifsyah Matondang, menegaskan,pemohon beranggapan bahwa posisi wamen ini sebagai politisasi pegawai negeri sipil dengan modus operandi membagi-bagikan jabatanwamendalamkalangan dan lingkungan presiden serta kroni-kroni presiden. “Jabatan wamen sebagaimana dalam Pasal 10 UU No 39 Tahun 2008 tidak diatur dalam Pasal 17 UUD 1945 sehingga pasal tersebut bertentangan dengan konstitusi,” ujar kuasa hukum GNPK, M Arifsyah Matondang.

Untuk diketahui,pasal 10 yang digugat berbunyi, “Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu.” Pihak pemerintah yakin hakim konstitusi tidak akan mengabulkan permohonan para penggugat. Kepada wartawan di Istana Negara Jakarta, kemarin, Menko Polhukam Djoko Suyanto menandaskan bahwa jabatan wamen diterbitkan berdasarkan konstitusi.‘’Tidak mungkin Presiden menerbitkan tanpa ada dasarnya.Wamen itu penting dan dia memegang peranan yang sangat strategis membantu menteri,”tuturnya.

JuruBicaraMK AkilMochtar membenarkan agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan uji materi UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Namun bagaimana perkiraan arah sidang, dia menolak berkomentar. “Saya tidak boleh berkomentar banyak, lihat saja sidangnya besok (hari ini),” ujar Akil Mochtar saat dihubungi Seputar Indonesiatadi malam. Salah satu wamen,yakni Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana,saat dimintai konfirmasi wartawan menanggapi santai soal rencana pembacaan putusan MK itu. Secarategasdiamenyatakan akan menghormati apa pun putusan MK.

“Ya, harus siap dan menghormati apa pun putusan MK soal wamen.Toh, nothing to lose,” ujarnya. Dia menambahkan, jika posisi wamen akhirnya dihilangkan, ada banyak kesibukan yang akan dikerjakannya, termasuk kembali ke kampus. “Saya akan kembali ke UGM,mengajar dan menikmati Yogyakarta.Santai saja.” Sebelumsidangputusanhari ini, MK sudah mendatangkan sejumlah ahli untuk menyampaikan argumentasi masingmasing, baik pemohon maupun pemerintah yang mempertahankan pasal ini.

Dalam risalah sidang, tercatat ahli yang dipanggil adalah mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan, mantan Menteri Kehakiman Yusril Ihza Mahendra, advokat senior Adnan Buyung Nasution, guru besar administrasi UGM Sofian Efendi dan MiftahThoha. Majelis hakim konstitusi juga mengundang Anggito Abimanyu, mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal, yang pernah dicalonkan menjadi wamen keuangan, tetapi batal karena terganjal masalah pangkat dan jabatan.

Jabatan wamen sebenarnya sudah tidak asing dalam kabinet nasional.Pada kabinet presidensial pertama, Menteri Dalam Negeri Wiratakusuma mempunyai wakil,yaitu Mr Harmani, Menteri Keamanan Rakyat Suprijadi diwakili oleh Sulyadikusumo, Menteri Penerangan Mr Amir Syarifudin diwakili oleh Mr Ali Sastroamodjojo. Ahli tata negara Irman Putra Sidin menjelaskan,pengadaan jabatan wamen sebenarnya bukan kebijakan yang dikeluarkan secara khusus oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tapi merupakan implikasi dari undang-undang.

Namun karena kebijakan ini diimplementasikan Presiden SBY,muncul kesan jabatan ini menjadi pertaruhan politiknya. ● mnlatief /okezone

Sumber: .seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/500744/38/

Berita Sebelumnya

Berita Selanjutnya



Share:     Share on Google+
KPK