Perda Tentang Ketenagakerjaan Siap Diajukan Di Tahun 2013

2012-10-12 07:43:06

Bandung, Indofakta Online- Pihak Pemprov. Jabar merespon berbagai gejolak yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan. Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut di tahun 2013 siap diusulkan Raperda tentang Ketenagakerjaan. Kedua Raperda tersebut sudah diusulkan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda).   
 
tersebut adalah Raperda tentang Ketenagakerjaan dan Raperda tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI asal Jabar yang bekerja di luar negeri papar Kadis Nakertrans Jabar, Hening Widiatmoko dalam keterangan persnya (11/10).
 
Menurut Hening,  kedua Raperda tersebut penting untuk diusulkan. Raperda tentang Ketenagakerjaan, untuk menghadapi aksi demo buruh yang pada prinsipnya menuntut perbaikan tentang  ketenagakerjaan. Untuk mengakomodir sekaligus memberikan solusi hal tersebut, dibutuhkan regulasi  dalam bentuk Perda.
 
Usulan serupa sudah diajukan pada tahun 2004, tetapi usulan tersebut belum diakomodir menjadi Perda. Mengingat urgennya kehadiran Raperda tersebut akibat kompleknya masalah yang menyangkut ketenagakerjaan,  maka di tahun 2013 kembali diajukan dengan draft yang lebih disempurnakan.
 
Adapun hal yang menjadi fokus dari Raperda tentang Ketenagakerjaan adalah hal-hal yang menjadi kewenangan Provinsi dalam masalah ketenagakerjaan, diantaranya pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota serta system layanan informasi ketenagakerjaan yang diantaranya kini telah mempergunakan system online.
 
Hening, lebih lanjut menuturkan, atas Raperda tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI asal Jabar yang bekerja di luar negeri, dilatarbelakangi oleh sering munculnya kasus-kasus yang menimpa TKI di luar negeri.
 
Terkait adanya kasus tersebut, pihak Pemerintah di daerah sering dipertanyakan perannya. Atas hal tersebut, bagi pihak pemerintah di daerah sulit untuk mengambil tindakan karena belum ada aturan dalam bentuk payung hukum  di daerah yang mengatur soal kewenangan peran pemerintah daerah karena selama ini kewenangan tersebut lebih banyak dimiliki oleh pihak Pemerintah Pusat.
 
Jika Raperda ini, dapat disetujui menjadi Perda pihak Pemerintah Provinsi dapat mempunyai kewenangan dalam hal memantau dan mengevaluasi TKI yang bekerja di luar. Selama ini, ujar Hening kendati, ada kalanya bisa dilibatkan dalam peninjauan TKI ke luar negeri, karena belum ada aturan yang mengatur soal kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan TKI di luar negeri baru terbatas di tataran studi banding. (Nr/yan)

Berita Sebelumnya

Berita Selanjutnya



Share:     Share on Google+
Idul Fitri