Pencarian Berita


Wabup Minta Investor Utamakan Kelayakan Fungsi Bangunan

Wabup Minta Investor Utamakan Kelayakan Fungsi Bangunan

SUMEDANG --  Para investor yang akan membangun sarana dan prasarana untuk area wisata, kawasan industri, pusat perbelanjaan, maupun properti, terutama dalam pembangunan sarana gedung, diminta mempertimbangkan fungsi, keselamatan, kenyamanan, dan keandalan gedung yang dibangun sehingga diharuskan memiliki Sertifikat Laik Fungsi.

Permintaan tersebut disampaikan Wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan  di hadapan para peserta Sosialisasi dan Diseminasi Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Graha Asia Plaza, Rabu (5/9).

Erwan "  juga berharap agar ke depannya setiap gedung yang ada di Kabupaten Sumedang memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. "Dengan mengacu kepada Permen PUPR No. 27/PRT/M/2018 tentang SLF, para investor harus mempertimbangkan tentang kelayakan pembangunan sarana khususnya bangunan gedung, dan tidak hanya asal membangun," katanya.

Wabup Erwan, menyampaikan" kebijakan tersebut diatur hal-hal yang harus diperhatikan dan dipatuhi oleh penyelenggara pembangunan gedung. "Sebelum pemanfaatan, gedung tersebut akan diuji kelaikannya, baik secara administratif maupun teknis, sehingga bisa diterbitkan sertifikatnya," ujarnya.

Sekretaris Dinas Perkim dan Pertanahan Dadang Sulaeman selaku panitia sosialisasi melaporkan menyampaikan " kegiatan itu sebagai pelaksanaan amanat Perbup No. 02 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Gedung yang mengamanatkan agar segera diberlakukannya SLF. "Tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan wawasan para peserta tentang penyelenggaraan SLF. Setelah kegiatan ini diharapkan SLF dapat segera kita implementasikan," ujarnya.

Dadang  menyampaikan " peserta sosialisasi terdiri dari unsur SKPD, kecamatan, lembaga vertikal, Kamar Dagang dan Industri, Real Estate Indonesia, PHRI, perguruan tinggi, dan RS Pakuwon.

"Adapun narasumbernya meliputi Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan Pemvrop Jabar Ditjen Bina Penataan Bangunan, Koordinator Implementasi Perda Bangunan Gedung Jawa Barat, dan dari Kementerian PUPR Ditjen Cipta Karya," katanya.(riks)