Adikarya Parlemen

Baca juga: DPRD Kota Bandung Tegaskan Komitmen Pembangunan Berkelanjutan di HJKB Ke-216

Kota Bandung – Legislatif Jabar berkomitmen mendukung perbaikan kinerja BUMD. Perbaikan kinerja itu salah satunya  harus diimplementasikan untuk BIJB .

Baca juga: Komisi II Bahas Rencana Perda Inisiatif Riparkot Kota Bandung

Hal ini, diungkapkan Ketua Fraksi PAN DPRD Jabar, Hasbullah Rahmad, dalam keterangannya kepada media baru-baru ini.

Baca juga: Pansus XV DPRD Jawa Barat Kunjungan Kerja ke DLH Kabupaten Karawang dan PT PPLI untuk Pertajam Pasal demi Pasal

Hasbullah , dalam keterangannya mengatakan catatan khusus untuk perbaikan kinerja PT BIJB sebagai salah satu BUMD milik Pemerintah Provinsi Jabar sudah disampaikan dalam
Pandangan umum fraksi-fraksi atas dua Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Pengelola Bandar Udara Internasional Jawa Barat dan Kertajati Aerocity, Ranperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Jawa Barat yang disampaikan pada Senin, 28 September 2026.
 

Baca juga: Fasilitasi Rumah Untuk Rakyat Harus Menuju Perbaikan Kualitas

F-PAN DPRD Jawa Barat dalam rangka perbaikan kinerja PT BIJB memberikan sejumlah catatan strategis.  
F-PAN DPRD Jabar menilai keberadaan PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB) dan kawasan Kertajati Aerocity merupakan aset strategis bagi Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal itu, diperlukan penguatan aspek hukum, tata kelola, permodalan, serta strategi bisnis dinilai penting seiring dengan pengembangan kawasan Kertajati.

Dalam Nota Pengantar Gubernur Jawa Barat pada 11 September 2026, modal dasar PT BIJB diusulkan meningkat dari sebelumnya Rp2,5 triliun menjadi Rp8 triliun. Peningkatan tersebut antara lain diarahkan untuk mewadahi rencana penyertaan modal berupa barang milik daerah berupa tanah melalui mekanisme inbreng, restrukturisasi keuangan, serta membuka peluang masuknya investor strategis, baik pemerintah maupun swasta.

Fraksi PAN DPRD Jawa Barat jelas Hasbullah atas usulan itu menyarankan peningkatan modal dasar PT BIJB harus diikuti dengan reorientasi bisnis dan peningkatan kinerja BUMD. 
Perubahan Perda,   tidak boleh berhenti pada aspek administratif maupun penyesuaian permodalan.

F-PAN DPRD Jawa Barat di sisi lain meminta Pemprov Jabar menjelaskan secara lebih terukur mengenai roadmap komersialisasi kawasan Kertajati Aerocity, termasuk strategi diversifikasi sumber pendapatan non-aeronautika.

Hal tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kinerja keuangan PT BIJB sekaligus mengoptimalkan potensi ekonomi kawasan.

Selain itu, sambung Hasbullah Fraksi PAN juga menyoroti aspek struktur kepemilikan dan perlindungan aset daerah seiring dengan rencana masuknya mitra strategis.

Pemprov Jabar diminta memastikan kepentingan daerah tetap terlindungi dan kendali strategis atas BIJB tetap terjaga.

“ Fraksi PAN DPRD Jabar juga mendorong agar pengembangan BIJB dan Kertajati Aerocity memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat sekitar, khususnya Kabupaten Majalengka dan kawasan Ciayumajakuning yang meliputi Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan,”  kata Hasbullah.

F-PAN DPRD Jawa Barat, tambah Hasbullah juga berpendapat pengembangan kawasan tersebut perlu diarahkan untuk memperkuat keterlibatan UMKM lokal, meningkatkan penyerapan tenaga kerja daerah, serta membangun kemitraan dengan BUMD kabupaten dan kota. Integrasi transportasi darat dan sistem logistik terpadu juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing Kertajati sebagai salah satu simpul transportasi dan logistik udara di Jawa Barat.(Adv)

Bagikan: