Kota Banjar--- DPRD Jabar melalui Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat meninjau secara langsung kondisi salah satu sekolah yang berlokasi di Kota Banjar yaitu SMKN Banjar.

Baca juga: Berkat Investasi Masuk Karawang, Lapangan Kerja Kian Terbuka

Peninjauan langsung ke lapangan itu dilatarbelakangi oleh informasi yaitu disinyalir adanya ketidaksesuaian (mismatch) antara bantuan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan maupun Kementerian dengan pengajuan kebutuhan riil pihak sekolah.

Baca juga: Kondisi Lulusan SMK Jadi Perhatian Legislatif Jabar

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi V DPRD Jabar Aceng Malki saat melakukan kunjungan kerja ke SMKN 2 Kota Banjar dalam rangka meninjau langsung kondisi SMK Pusat Unggulan (PU), Senin (12/1/2026).

Baca juga: Sekolah Rakyat Di Kabupaten Bandung Diharapkan Segera Direalisasikan

Aceng dalam keterangannya mengatakan terdapat sejumlah kendala krusial yang harus segera dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Salah satunya masalah sinkronisasi data yang tidak sesuai dengan kondisi dilapangan.

" hal yang paling pokok adalah adanya miss kebutuhan. Apa yang diberikan oleh Dinas atau Kementerian terkadang tidak sesuai dengan yang diajukan sekolah. Ke depan, data yang diberikan harus valid dan lengkap sehingga tidak ada kesalahan distribusi bantuan lagi," tegas Aceng.

Baca juga: Legislatif Jawa Barat Tinjau Kesiapan USB Sidamulih,

Selain itu, DPRD Jabar melalui Komisi V juga menyoroti beban operasional SMK yang sangat tinggi sehingga hal ini pun menjadikan ketidakseimbangan antara kebutuhan dasar dengan sumber anggaran yang diterima.

"ada problem terkait pengeluaran SMK yang besar. Dana yang ada tidak menutupi pembiayaan untuk baju praktik dan bahan praktik siswa. Ini menjadi kendala serius bagi sekolah kejuruan," kata Aceng.

Aceng , dalam keterangannya menjelaskan bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) saat ini belum mampu menutupi seluruh biaya kebutuhan siswa, khususnya untuk kegiatan praktik. Di sisi lain, SMKN 2 Kota Banjar juga masih menghadapi tantangan fisik dan sumber daya manusia, di antaranya:
• Kekurangan ruang kelas (ruang belajar) yang memadai.
• Kurangnya tenaga pengajar untuk mendukung kurikulum Pusat Unggulan.

Aceng Malki dalam keterangannya juga mengatakan diharapkan adanya perbaikan pola komunikasi antara Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, KCD, dan Kepala Sekolah. Sinergi yang kuat dianggap sebagai kunci utama agar permasalahan di lapangan dapat dikendalikan dengan cepat dan tepat sasaran.

"kami berharap kedepannya ada komunikasi yang bagus agar setiap permasalahan pendidikan, khususnya di SMK Pusat Unggulan, dapat segera teratasi," ujar Aceng(nur)

Bagikan: