Kota Bandung -- Pengawasan pemerintahan saat ini merupakan program para anggota DPRD Jabar. Kegiatan tersebut yang difokuskan di Daerah Pemilihan ( Dapil) tentunya menjadi momentum untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan di daerah .

Baca juga: Rekomendasi Perbaikan Infrastruktur Pengairan Butuh Percepatan

Hal tersebut, diungkapkan Ketua DPRD Jabar, Dr. Buky Wibawa, dalam keterangannya kepada media baru-baru ini.

Baca juga: Sempurnakan Regulasi Internal, Bapemperda Bahas Rencana Perubahan Peraturan DPRD Terkait Tata Tertib

Buky, yang juga Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar Dapil Kota Bandung dan Kota Cimahi dalam keterangannya mengatakan dalam kegiatan pengawasan pemerintahan ini , tak hanya melakukan monitoring penyelenggaraan pembangunan saja, pada beberapa kegiatan itu juga di jaring aspirasi yang disampaikan masyarakat.

Baca juga: Legislatif Jabar Ungkap Harapan Idul Adha Tahun 2026

Pada kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang berlangsung di Kota Bandung, salah satunya di salah satu Kelurahan di Kecamatan Cibiru, masyarakat berharap adanya fasilitasi sarana dan prasarana.

Baca juga: Beberapa Rekomendasi Pembangunan Infrastruktur Harus Jadi Perhatian

Masyarakat setempat berharap, pemerintah ada atensi untuk memberikan bantuan sarana untuk mendukung kegiatan operasional pos yandu dan kegiatan operasional PKK sebagai kegiatan untuk program pemberdayaan perempuan.

Buky, dalam keterangannya mengatakan melalui pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, diharapkan dapat dievaluasi kemajuan pembangunan di daerah.

Kemajuan Pembangunan itu tak hanya yang difasilitasi oleh bantuan APBD Provinsi Jabar. Namun juga untuk yang difasilitasi juga melalui APBN juga serta program strategis nasional lainnya.

Buky, dalam keterangannya mengatakan salah satu program strategis nasional tersebut adalah program Makan Bergizi Gratis ( MBG) .

Program itu, banyak memberikan manfaat, yang tentunya tak hanya terbatas untuk memberikan makanan kepada anak sekolah saja.

MBG itu juga memberikan manfaat bagi penyerapan tenaga kerja serta untuk menggerakkan ekonomi lokal .

" untuk menggerakkan ekonomi lokal ini ada kewajiban bagi pengelola SPPG untuk menggunakan bahan baku makanan di masyarakat sekitar". kata Buky.

Buky, dalam keterangannya mengatakan pelaksanaan MBG harus untuk dikawal secara tuntas jika ada temuan di lapangan soal pelanggaran pelaksanaan itu bisa dilaporkan.

Laporan itu, asal dilengkapi dengan bukti akurat akan ditindaklanjuti, Langkah tindak lanjut ini tentunya akan dibuat untuk memperbaiki kekurangan yang ada dalam pelaksanaan MBG di lapangan.

Buky, dalam keterangannya mengatakan khusus untuk di Kota Bandung, pelaksanaan MBG masih ada dalam kondisi normal. Kendati sempat ada laporan pengaduan, setelah dilakukan peninjauan ke lapangan tidak ada data akurat pelanggaran pelaksanaan MBG.(Adv)

Bagikan: