BANDUNG -- Gelombang keluhan orang tua calon siswa mewarnai pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di Jawa Barat yang kini menjadi sorotan publik. Sejak awal Juni 2026, ribuan orang tua melaporkan berbagai kendala teknis dalam sistem Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB), mulai dari akun tidak terverifikasi, data tidak terbaca, hingga akses aplikasi yang kerap mengalami gangguan.

Baca juga: SPMB SMA SMK di Sekolah Maung 2026 Digelar, Ini Waktu dan Jalur Pendaftarannya

Situasi ini kemudian mendorong Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk turun langsung menangani persoalan tersebut dan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan sistem penerimaan siswa.

Baca juga: SPMB 2026 Jabar Dimulai, Daya Tampung Sekolah Capai 109 Persen

Berdasarkan laporan detikJabar pada 10 Juni 2026, Dedi Mulyadi bahkan melakukan sidak ke Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk mendengarkan langsung keluhan masyarakat dan mengevaluasi sistem yang digunakan dalam PCMB 2026 .

Baca juga: SPMB 2026 Jabar Dimulai, Daya Tampung Sekolah Capai 109 Persen

Dalam kesempatan tersebut, Dedi menyoroti persoalan teknis yang terjadi berulang, termasuk ketidakterhubungan sistem aplikasi dengan basis data yang sebelumnya sudah dikembangkan oleh Diskominfo Jawa Barat.

Baca juga: Universitas BTH Siapkan Langkah Strategis

Seiring meningkatnya keluhan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil langkah cepat dengan mengalihkan pengelolaan sistem SPMB dari Dinas Pendidikan ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat. Langkah ini dikonfirmasi melalui laporan detikJabar yang menyebutkan bahwa pengalihan dilakukan untuk memperbaiki gangguan teknis dan memastikan sistem berjalan lebih stabil .

Tidak hanya itu, Kepala UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (Tikomdik) Disdik Jabar, Suhendar, juga dinonaktifkan dari jabatannya sebagai bentuk evaluasi atas gangguan yang terjadi dalam proses PCMB.

Langkah tersebut diambil setelah munculnya berbagai laporan masyarakat yang kesulitan mengakses sistem, mulai dari gagal verifikasi akun hingga perubahan data yang membingungkan calon peserta didik.

Dalam penjelasan resmi pihak Diskominfo Jabar, permasalahan yang terjadi disebut lebih disebabkan oleh gangguan aplikasi, bukan pada hilangnya data di server. Seluruh data pendaftaran disebut tetap aman dan dapat dipulihkan melalui sistem yang dikelola Diskominfo .

Meski demikian, situasi di lapangan tetap menimbulkan keresahan. Sejumlah orang tua siswa mendatangi kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk meminta kejelasan terkait perubahan sistem dan kepastian hasil pemetaan calon siswa.

Salah satu warga, Rina, yang dikutip dalam laporan detikJabar, mengaku kebingungan setelah salah memilih jalur pendaftaran dan tidak dapat melakukan perbaikan data dengan mudah. Kondisi ini menambah daftar panjang keluhan masyarakat terhadap sistem yang baru pertama kali diterapkan secara luas.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan bahwa PCMB hanya merupakan tahap awal pemetaan sebelum pendaftaran resmi SPMB dibuka pada 15 Juni 2026. Namun dalam praktiknya, sistem ini justru dipersepsikan publik sebagai proses seleksi awal yang menentukan kelulusan.

Ketidakjelasan tersebut memperkuat kritik publik bahwa sosialisasi dan kesiapan teknis sistem masih belum optimal.

Dalam sejumlah pernyataan yang dikutip media, Dedi Mulyadi menekankan bahwa pengelolaan sistem berbasis teknologi di lingkungan pemerintah daerah harus berada di bawah koordinasi Diskominfo agar lebih terintegrasi dan terstandar. Hal ini juga menjadi dasar kebijakan pengalihan pengelolaan sistem SPMB 2026.

Situasi ini kemudian berkembang menjadi sorotan lebih luas, karena menyangkut akses pendidikan bagi ratusan ribu calon siswa di Jawa Barat. Berdasarkan data pemetaan yang beredar dalam laporan media, terdapat lebih dari 400 ribu calon murid yang mengikuti proses PCMB 2026, sementara daya tampung sekolah negeri terbatas sehingga sebagian siswa harus diarahkan ke sekolah swasta melalui skema kerja sama pemerintah daerah.

Di tengah kondisi tersebut, pemerintah daerah berupaya menstabilkan sistem sebelum memasuki tahap pendaftaran resmi. Diskominfo Jabar kini mengambil alih penuh pengelolaan aplikasi untuk melakukan perbaikan, sementara proses verifikasi data tetap berjalan.

Hingga saat ini, pemerintah belum menyimpulkan adanya unsur kecurangan sistemik dalam pelaksanaan SPMB 2026. Namun evaluasi terhadap sistem dan tata kelola digital pendidikan terus dilakukan untuk mencegah gangguan serupa pada tahap berikutnya.

Kisruh PCMB Jabar 2026 menjadi ujian besar bagi transformasi digital sektor pendidikan daerah, sekaligus pengingat bahwa digitalisasi layanan publik membutuhkan kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, dan tata kelola yang matang.

(Wy/Red)

Bagikan: