ADHIKARYA PARLEMEN

Baca juga: DPRD Jabar Minta Bank BJB Perkuat Pendampingan UMKM agar Naik Kelas

BANDUNG — Pemberlakuan moratorium untuk membangun perumahan Baru hingga saat ini belum ada pelonggaran. Dengan belum dicabutnya ketentuan tersebut, tentunya pemerintah daerah belum menerbitkan ijin bagi pembangunan perumahan baru.

Baca juga: Ahmad Rahmat Purnama Dorong Pelatihan Digital Marketing untuk Tekan Pengangguran di Bandung

Di sisi lain, kebutuhan permukaan akan terus terjadi sehingga sambil menunggu ketentuan baru yang mengatur ijin membangun rumah baru , ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian yaitu perihal revisi tata ruang secara keseluruhan.

Baca juga: Pilkades Digital Subang 6 Desember, DPRD Jabar Tekankan Simulasi bagi Warga

" Ijin perumahan baru merupakan salah satu komponen yang harus ada ketentuan tata ruang baru" ungkap Anggota Komisi 4 DPRD Jabar, Ir. Prasetyawati, MM, dalam keterangannya kepada media baru-baru ini.

Baca juga: Respon Kemandirian Fiskal Kinerja BUMD Perlu Dimaksimalkan


Jawa Barat ungkap Prasetyawati terus berkembang. Jabar  merupakan salah satu episentrum pertumbuhan ekonomi dan kawasan penyangga utama ibu kota.

Kondisi, berimplikasi pada pesatnya laju urbanisasi, alih fungsi lahan, serta ekspansi kawasan industri dan permukiman .
Kondisi ini,  menimbulkan persoalan tata ruang yang krusial.

Prasetyawati , dalam keterangannya mengatakan Berkenaan dengan kebutuhan di sektor perumahan, Pemerintah Provinsi Jabar telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 180/ HUB/03 .08.02 Tahun 2025.
Ketentuan tersebut, mengatur moratorium perumahan baru.

Ketentuan tersebut, hingga saat ini belum dicabut, dalam rentang waktu ini tentunya evaluasi tata ruang harus dilakukan menyeluruh.

Prasetyawati, dalam keterangannya mengatakan saat ini diperlukan 
perbaikan tata kelola tata ruang secara komprehensif, tegas, dan proporsional.

Hal itu penting untuk segera direalisasikan agar segera terwujud keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Kebutuhan perumahan tentunya akan terjasi setiap tahun. Pertumbuhan properti disini lain memberikan dukungan untuk sektor perekonomian.

Namun, juga dari sisi lingkungan tetap terjaga. Salah satunya aman dari berbagai jenis bencana.

" melalui moratorium perumahan diharapkan akan segera terpetakan kawasan mana saja yang bisa dibangun rumah -rumah baru" kata Prasetyawati.

Prasetyawati, dalam keterangannya mengatakan ada 
tiga tantangan utama yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama pemerintah kabupaten/kota, berkenaan dengan penataan tata ruang

Pertama, Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Resapan Air. Laju konversi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dan zona hijau menjadi kawasan industri atau perumahan terbilang cukup tinggi. Kondisi ini mengancam ketahanan pangan daerah sekaligus merusak sistem hidrologi alam.

Kedua, Ketimpangan Infrastruktur dan Pertumbuhan Kawasan. Pertumbuhan ekonomi yang terpusat di kawasan perkotaan mendorong urbanisasi masif. Tanpa penataan ruang yang presisi, permukiman kumuh, krisis air bersih, dan kemacetan lalu lintas akan semakin membebankan kota-kota besar.

Ketiga, Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Masih Lemah. Banyak pelanggaran pemanfaatan ruang terjadi akibat minimnya pengawasan serta tindakan tegas terhadap izin-izin yang tidak sesuai dengan peruntukan zonasi, termasuk aktivitas pertambangan atau pembangunan di kawasan rawan bencana.

“Ketiga tantangan tersebut harus segera mendapatkan penanganan yang serius. Tidak bisa diabaikan,” jelas Prasetyawati.

Prasetyawati dalam bagian lain keterangannya mengatakan DPRD Jabar melalui Komisi 4  terus mendorong sejumlah langkah konkrit guna memperbaiki kualitas tata ruang Provinsi Jabar.

DPRD Jabar di sisi  lain terus mendorong adanya penyelarasan antara RTRW Provinsi Jawa Barat dengan rencana tata ruang di 27 kabupaten/kota.

Sinkronisasi ini krusial agar pembangunan batas wilayah antar-daerah tidak saling berbenturan atau merusak kawasan lindung yang saling terhubung,” terang Prasetyawati.

Prasetyawati dalam bagian lain keterangannya juga mendesak instansi terkait dan Satpol PP untuk lebih berani menindak tegas pelanggaran tata ruang, baik yang dilakukan oleh pengembang berskala besar maupun perseorangan.

“Penegakan hukum yang konsisten akan memberikan efek jera dan menjaga integritas kawasan konservasi,” kata Prasetyawati.

Selanjutnya sambung Prasetyawati penataan ruang masa depan harus menjadikan Peta Kawasan Rawan Bencana (KRB) sebagai acuan utama dalam penerbitan izin lokasi. Kawasan lintasan sesar aktif, lereng curam, serta daerah rawan banjir harus disterilkan dari aktivitas permukiman padat.

Selain aspek lingkungan, penataan ruang juga harus berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Berkenaan dengan harapan itu DPRD Jabar melalui Komisi 4, akan terus mengawal integrasi program pembangunan infrastruktur konektivitas jalan, fasilitas pengelolaan sampah dan limbah (TPPAS), hingga penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat.

"Pembangunan tidak boleh dihentikan, tetapi tata caranya harus diatur secara bijak. Kita butuh ruang untuk pertumbuhan ekonomi, namun jangan sampai mengorbankan keselamatan serta ruang hidup generasi mendatang," tutup Prasetyawati.( Adv)

Bagikan: