Kota Bandung -- Pemerintah Kota Bandung mempercepat digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos) dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) guna memastikan data masyarakat lebih akurat dan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.
Baca juga: Angin Kencang Rusak 1.000 Lebih Bangunan di Kabupaten Bandung, Status Darurat DitetapkanKomitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, saat memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Capaian Perlindungan Sosial dan IKD di Balai Kota Bandung, Rabu (18/11/2026).
Baca juga: Pohon Ketapang Tumbang di Gelap Nyawang, Mobil Tertimpa, Evakuasi Rampung Dua JamIskandar meminta camat, lurah, dan petugas agen Perlinsos mengoptimalkan peran masing-masing untuk mempercepat pendataan masyarakat di wilayahnya.
Baca juga: Banjir Cikalintu Terjadi Tiga Kali, 35 KK Terdampak, Pemkot Bandung Siapkan Penanganan LanjutanBerdasarkan evaluasi hingga 17 November 2026, pendataan baru menjangkau 135.700 kepala keluarga (KK) dari total sasaran 870.832 KK. Capaian tersebut menjadi perhatian Pemkot Bandung untuk memperkuat koordinasi dan meningkatkan kecepatan pelaksanaan di lapangan.
Baca juga: Operasi Zebra Toba 2026, Kapolrestabes Medan Ajak Warga Tingkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Dalam Berlalu lintas"Pendataan ini bukan hanya sekadar mengumpulkan data, tetapi menjadi acuan kita untuk menentukan arah kebijakan, penganggaran, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan," ujar Iskandar.Ia menekankan pentingnya ketelitian dalam memverifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat. Menurutnya, penilaian kesejahteraan keluarga tidak boleh hanya didasarkan pada kepemilikan aset, tetapi harus mempertimbangkan kondisi sebenarnya.Iskandar mencontohkan kepemilikan kendaraan bermotor yang tidak selalu mencerminkan kemampuan ekonomi seseorang. Kendaraan tersebut bisa saja menjadi sarana mencari nafkah, seperti digunakan untuk bekerja sebagai pengemudi ojek daring.Karena itu, camat dan lurah diminta memanfaatkan pemahaman terhadap kondisi masyarakat di wilayah masing-masing agar pendataan benar-benar sesuai fakta di lapangan.Dari sisi sumber daya, Pemkot Bandung memiliki sekitar 8.074 agen Perlinsos. Namun, agen yang aktif saat ini baru sekitar 4.800 orang. Potensi tersebut dinilai perlu dioptimalkan dengan melibatkan RT/RW, kader Posyandu, Karang Taruna, pekerja sosial masyarakat, serta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, Yorisa Sativa, menjelaskan bahwa digitalisasi Perlinsos dan IKD telah melibatkan berbagai unsur, mulai dari perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, TNI-Polri, hingga kader dan relawan masyarakat.Dinas Sosial juga terus memberikan pendampingan teknis, khususnya kepada kecamatan yang capaian pendataannya masih perlu ditingkatkan.Koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Diskominfo turut diperkuat untuk mempercepat aktivasi IKD dan memperluas sosialisasi kepada masyarakat.Yorisa berharap seluruh perangkat daerah dan jajaran kewilayahan meningkatkan komitmen serta mengoptimalkan publikasi melalui media sosial dan berbagai saluran komunikasi publik.Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus memperkuat basis data kependudukan dan perlindungan sosial Kota Bandung agar kebijakan pemerintah semakin tepat sasaran.(Fadly)
Sumber:Humas Kota Bandung
Bagikan: