SAMOSIR — Mantan anggota DPRD Samosir, Oloan, mendesak tim gabungan segera mengumumkan hasil verifikasi lapangan terkait polemik pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) oleh Koperasi Jasa Parna Jaya Sejahtera di wilayah Kenegerian Ambarita, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir.

Baca juga: Bupati Simalungun Hadiri Rakornas di Kementan RI: Usulkan Penguatan Infrastruktur Pertanian dan Cetak Sawah Baru

Desakan tersebut disampaikan Oloan pada Rabu, 21 April 2026. Ia menilai keterlambatan penyampaian hasil verifikasi hanya akan memperpanjang ketidakpastian dan berpotensi memicu gesekan di tengah masyarakat.

Baca juga: Penertiban Dermaga Parbaba Disorot, Polten Simbolon: Jangan Tebang Pilih, Utamakan Keadilan

“Jangan membiarkan masalah ini terus berlarut-larut, jangan biarkan masyarakat berbenturan,” tegasnya.

Menurut Oloan, kejelasan hasil verifikasi sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan meredam berbagai spekulasi yang berkembang di masyarakat. Ia juga menekankan bahwa apabila Koperasi Jasa Parna Jaya Sejahtera terbukti tidak melanggar standar operasional prosedur (SOP), maka sudah sepatutnya mendapat dukungan.

Baca juga: DPRD Simalungun Rapat Bahas Umbul Air Yang Diambil Alih Perumda Tirtauli Kota Siantar

“Izin yang mereka pegang berasal dari kementerian, jadi kalau memang tidak melanggar, harus didukung,” ujarnya.

Baca juga: Wali Kota Wesly Diberi Lukisan The Last Supper di Acara Puncak Perayaan Paskah Katolik Kota Pematangsiantar

Lebih lanjut, Oloan mengingatkan bahwa penanganan yang berlarut-larut justru berisiko memperkeruh suasana sosial di Samosir. Ia meminta seluruh pihak, baik pemerintah daerah maupun instansi terkait, segera memberikan penjelasan yang objektif kepada masyarakat.

Menurutnya, pendekatan dialog dan edukasi kepada masyarakat sangat diperlukan agar tidak terjadi konflik horizontal. Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara masyarakat dan pengelola HKm dalam memanfaatkan peluang yang diberikan pemerintah pusat.

“Berikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak terjadi konflik. Kalau pemerintah pusat sudah memberi peluang pengelolaan hutan untuk meningkatkan ekonomi, sebaiknya masyarakat duduk bersama dan bekerja sama, tentunya dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan,” katanya.

Oloan berharap seluruh pihak dapat menahan diri dan mengedepankan komunikasi yang baik, sehingga pengelolaan hutan di Samosir dapat berjalan seimbang antara kepentingan ekonomi dan pelestarian alam.(Jst)

Bagikan: