JAKARTA – Inspektorat Jenderal Kementerian Kebudayaan kembali menorehkan capaian membanggakan dalam pengelolaan keuangan negara. Pada ajang Stakeholders Day – Apresiasi Kinerja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2025, Itjen Kemenbud meraih penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III dalam kategori Transaksi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Terbanyak dengan Pagu Kecil.

Baca juga: Dishub Jabar akan Operasi Rutin Angkutan ODOL di Jalan Cikembar-Jampang Tengah


Penghargaan tersebut diserahkan dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta, Selasa (28/4/2026), sebagai bentuk apresiasi atas kinerja satuan kerja dalam mendukung tata kelola keuangan negara yang modern dan akuntabel.

Baca juga: Jumat Barokah Pewarta Polrestabes Medan, Silaturahmi dan Berbagi Kebersamaan


Mewakili Inspektorat Jenderal Kementerian Kebudayaan, Sekretaris Itjen Ali Nurudin, S.H., M.H. hadir menerima penghargaan tersebut. Ia menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil komitmen berkelanjutan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, efisien, dan bertanggung jawab.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan, sekaligus mendukung agenda transformasi digital pemerintah,” ujar Ali Nurdin dalam keterangannys.

Baca juga: Pangdam I/BB Tinjau Komlekdam I/BB, Pastikan Kesiapan Alkomlek dan Operasional Satuan


Transformasi digital dalam pengelolaan keuangan negara sendiri merupakan agenda strategis Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Salah satu instrumen utama yang didorong adalah penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), yang telah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2021.

Baca juga: SIGI Resmi Diluncurkan, KPU Karangasem Dorong Digitalisasi Tata Kelola Pemilu


Pemanfaatan KKP dinilai efektif untuk belanja operasional satuan kerja yang bernilai kecil dan rutin. Selain itu, integrasi KKP dengan sistem pembayaran digital seperti QRIS turut memperluas akseptasi transaksi non-tunai di lingkungan pemerintah.

Melalui optimalisasi penggunaan KKP, Itjen Kemenbud dinilai berhasil mendukung gerakan nasional non-tunai sekaligus memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Ke depan, inovasi dan konsistensi dalam digitalisasi transaksi diharapkan terus ditingkatkan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin efektif dan modern.(Muzer)

Bagikan: