Adikarya Parlemen

Baca juga: Rekomendasi LKPJ Gubernur Jabar Tentang Pengelolaan Aset Harus Jadi Prioritas

Bandung - Pemekaran wilayah atau pembentukan Daerah Otonom Baru ( DOB) merupakan rencana program pembangunan yang harus diselesaikan secara tuntas.

Baca juga: Legislatif Dukung peningkatan Kerjasama DPRD Jabar dan Kongres Republik Rakyat Tiongkok

Di Jabar, ada beberapa daerah yang sudah disiapkan menjadi DOB. Pihak legislatif Jabar mendukung agar rencana DOB dapat segera diselesaikan.

Hal ini, diungkapkan Anggota Komisi 1 DPRD Jabar, Mayjen ( Purn) Dr. Taufik Hidayat, SH, MH, dalam keterangannya kepada media, baru-baru ini.

Baca juga: Legislatif Jabar Dorong Perluasan Potensi Lokal Untuk Penguatan IKM

Taufik, dalam keterangannya mengatakan hal yang dikawal dalam rangka mempercepat DOB adalah 
pesyaratan administrasi pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) . Salah satu DOB yang dikawal untuk penyelesaiannya adalah Kabupaten Sukabumi Utara (KSU).

Baca juga: Usulan Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah Perkuat Fungsi Legislasi

Syarat untuk KSU, saat ini telah rampung dan kini tinggal menunggu keputusan pemerintah pusat terkait pencabutan moratorium.

Dukungan untuk DOB, sambung Taufik dalam rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ( LKPJ) Gubernur Jabar tahun 2025 yang sudah disampaikan pada pertengahan Mei 2026, pihak DPRD Jabar berkomitmen untuk mengawal penataan dan pemekaran daerah serta pendampingan peningkatan indeks daerah.

Dukungan lain yang diberikan untuk mengawal DOB, adalah penguatan koordinasi dengan DPR RI dan DPD RI dalam memperjuangkan kepentingan daerah.

" untuk daerah lain  DOB  dalam rangka percepatan pembentukan diminta segera mempersiapkan dana cadangan untuk 
 operasional DOB " ujar Taufik.(Adv)

Bagikan: