ADHIKARYA PARLEMEN

Baca juga: Ketua DPRD Jawa Barat Setuju Program MBG Dievaluasi

BANDUNG, — Kemajuan pembangunan ekonomi di Jabar. Salah satunya ditunjukkan oleh kemajuan pertumbuhan investasi.

Baca juga: Legislatif Jabar Sampaikan Pesan Untuk Tahun Baru Islam 1448 H

Potret kemajuan Investasi di Jabar, dapat dilihat dari data Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur ( LKPJ ) Gubernur Jabar tahun 2025 yang mencapai Rp 296,80 triliun.

Baca juga: Desa Harus Jadi Prioritas Pembangunan Infrastruktur Dasar

Pencapaian Investasi itu, berkorelasi dengan geliat potensi investasi yang ada di sejumlah daerah.
Daerah yang saat ini, sudah menunjukkan perkembangan investasi,  diantaranya di Kabupaten Sumedang.

Baca juga: Apresiasi Arahan Gubernur Jabar ASN Tingkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat

Di Kabupaten Sumedang, saat ini telah terbangun kawasan industri di beberapa lokasi, untuk kawasan pusat industri sudah terbangun di kawasan Cimanggung, dengan industri yang sudah berkembang manufaktur dan tekstil.

Industri baru, juga sudah  berkembang di beberapa daerah yaitu Buahdua, Ujung Jaya dan Tomo.

Industri kecil menengah, di Kabupaten Sumedang, sydah berkembang dihampir semua Kecamatan.

" Harapannya kondisi faktual ini dapat mewujudkan kemajuan ekonomi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat" ungkap Sekretaris Komisi DPRD Jabar, Heri Ukasah Sulaeman, dalam keterangannya kepada media baru-baru ini.

Heri Ukasah, dalam keterangannya mengatakan pengelolaan iklim investasi yang sehat, kepastian hukum, dan penyederhanaan birokrasi menjadi kunci utama untuk mewujudkan kemajuan pembangunan melalui realisasi investasi.

Realisasi investasi di Jawa Barat dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain: sumber daya ekonomi, sumber daya manusia, infrastruktur, serta kedekatan geografis dengan pusat ekonomi nasional seperti DKI Jakarta.

Heri Ukasah dalam keterangannya mengatakan saat ini diperlukan  strategi untuk menarik investor. Strateginya, tidak bisa lagi dilakukan dengan cara konvensional.

Pemerintah daerah perlu melakukan branding investment secara lebih agresif dan profesional. Dalam hal ini, Jawa Barat perlu memiliki lembaga promosi investasi yang tangguh dan terintegrasi dengan lembaga nasional seperti BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal).

“Promosi investasi tidak cukup hanya dalam bentuk pameran atau forum bisnis. Kita perlu pendekatan digital, publikasi berkelanjutan, dan diplomasi ekonomi yang aktif. Investor perlu merasa yakin bahwa Jawa Barat punya kepastian jangka panjang dan stabilitas politik yang mendukung,” jelas Heri.

Jawa Barat ungkap Heri perlu menonjolkan keunggulan spesifik di tiap wilayah. Misalnya, kawasan Rebana Metropolitan (Cirebon–Patimban–Kertajati) yang berpotensi besar menjadi pusat logistik dan manufaktur global.

Sementara itu,  daerah selatan seperti Sukabumi dan Pangandaran bisa diarahkan untuk investasi berbasis pariwisata dan agroindustri.
“Pendekatan sektoral dan wilayah itu penting. Jangan sampai promosi investasi kita bersifat umum dan tidak fokus. Setiap daerah punya karakter dan daya tarik berbeda yang bisa dijual ke investor asing,” kata Heri.

Salah satu syarat utama agar investasi asing bisa tumbuh sehat menurut Heri Ukasah adalah infrastruktur dasar yang memadai serta kepastian hukum.

Sehubungan dengan harapan itu, pihak legislatif Jabar memberikan apresiasi atas 
langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terus mempercepat pembangunan infrastruktur strategis, seperti jalan provinsi, pelabuhan Patimban, dan Bandara Kertajati yang kini semakin aktif.

Infrastruktur adalah wajah pertama yang dilihat investor. Mereka tidak mau berinvestasi di daerah yang akses logistiknya mahal dan tidak efisien.

“Karena itu, keberadaan jalan tol, pelabuhan, dan bandara di Jawa Barat adalah nilai tambah yang luar biasa. Tugas kita di DPRD adalah memastikan semua infrastruktur itu berjalan sesuai target dan bermanfaat langsung untuk investasi,” kata  Heri.

Namun, sambung Heri pembangunan fisik saja tidak cukup. Hal lain yang harus disiapkan adalah kepastian hukum dan keamanan investasi, termasuk perlindungan hak usaha dan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas.

“Banyak investor ragu karena mereka khawatir dengan perubahan kebijakan yang tiba-tiba atau kurangnya perlindungan hukum terhadap modal asing. Ini harus dibenahi. Jawa Barat harus jadi contoh provinsi dengan tata kelola investasi paling transparan dan terpercaya di Indonesia,” tambah Heri.

Dalam konteks kebijakan daerah, sambung Heri Komisi 3 DPRD Jawa Barat berkomitmen mendukung langkah Pemerintah Provinsi Jabar untuk memperkuat daya saing investasi.

DPRD Jabar, melalui Komisi 3 dalam mendukung pertumbuhan investasi terus berperan aktif dalam menciptakan regulasi yang adaptif dan mendorong efisiensi birokrasi perizinan.

DPRD Jabar bukan hanya lembaga pengawas, tetapi juga mitra pembangunan. " Kami ingin setiap regulasi daerah tidak menghambat, tetapi justru memfasilitasi investasi. Termasuk dalam hal perizinan, insentif fiskal, dan penyediaan lahan industri,” tutur Heri

Heri , dalam keterangannya mengatakan kolaborasi antara DPRD, Pemprov, dan pemerintah kabupaten/kota menjadi sangat penting, terutama karena sebagian besar perizinan dan urusan lahan masih berada di tingkat daerah.

“Koordinasi lintas wilayah harus kuat. Jangan sampai ada perbedaan kebijakan antara provinsi dan kabupaten yang malah membuat investor bingung. Kita perlu satu peta kebijakan investasi Jawa Barat yang terpadu,” tutup Heri.(Adv)

Bagikan: