Bandung --  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Jawa Barat Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (P2APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Baca juga: Komisi III DPR Siap Kawal Kasus Febrie Adriansyah: Tim Pengawas Dibentuk untuk Jaga Transparansi

Persetujuan ditetapkan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Barat, Selasa (14/7/2026). Atas Persetujuan tersebut, rekomendasi DPRD Jabar harus segera ditindaklanjuti.

Baca juga: Komisi III DPRD Jabar Evaluasi Kinerja Bank BJB, Perkuat Sinergi Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Hal ini, diungkapkan Anggota Komisi 1 DPRD Jabar  , Dr.  Mayjen ( Purn) Taufik Hidayat, SH, MH, dalam keterangannya kepada media, baru-baru ini.

Taufik, dalam keterangannya mengatakan persetujuan dari DPRD Jabar atas P2 APBD Provinsi Jabar tahun 2025 tentunya ada beberapa catatan yang harus dilakukan perbaikan dalam pengelolaan pembangunan oleh Pemerintah Provinsi Jabar.

Baca juga: Demi Peningkatan Pendapatan Evaluasi BUMD Harus Berlanjut


Beberapa hal yang menjadi catatan yang harus menjadi perhatian adalah optimalisasi 
pelayanan  publik terutama pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Baca juga: Legislatif Jabar Dukung Keberlanjutan Pembangunan Permukiman Layak Bagi Rakyat

Hal yang menjadi perhatian berikutnya masyarakat Jawa Barat harus sejahtera dan mendapatkan keadilan dalam hal pelayanan publik.

" Masyarakat juga harus mendapatkan pelayanan sebaik -baiknya di berbagai sektor pembangunan" ujar Taufik.(Adv)

Bagikan: