ADHIKARYA PARLEMEN
BANDUNG,–  Adanya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini sudah berjalan di hampir seluruh wilayah Jawa Barat, dinilai memiliki dampak strategis bukan hanya terhadap aspek sosial masyarakat, tetapi juga terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Baca juga: DPRD Jabar Dorong Digitalisasi Pilkades Serentak 2026

Program tersebut dapat menjadi salah satu instrumen penguatan ekonomi masyarakat apabila dikelola secara tepat, transparan, dan berpihak kepada rakyat kecil.
Perkembangan ekonomi Jawa Barat

Baca juga: Di RAPBD Perubahan 2026, Fraksi Nasdem Menyoroti Kondisi Fiskal Daerah

Hal ini, diungkapkan Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar Dapil Kabupaten Sumedang , Majalengka dan Subang, Heri Ukasah Sulaeman, dalam keterangannya kepada media baru-baru ini.

Baca juga: Fraksi-Fraksi Di DPRD Jabar Soroti Penurunan Pendapatan dan Rencana Pinjaman Rp3,4 Triliun


 Heri Ukasah dalam keterangannya mengatakan program pemerintah salah satunya MBG dihadapkan dengan beberapa  tantangan yang cukup kompleks.

Baca juga: Aswan Asep Wawan Dorong Penanganan Sanitasi Berbasis Data di Kecamatan Antapani

Tantangan tersebut, antara lain: dinamika ekonomi global, kenaikan harga kebutuhan pokok dan  ketidakpastian dunia usaha,

Pemerintah menyikapi tantangan itu harus mampu menghadirkan sejumlah program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat bawah.

“Jika dikelola dengan baik, program MBG bisa menciptakan perputaran ekonomi baru sampai ke tingkat desa " kata Heri.

Program MBG sambung Heri jangan hanya dipandang sebagai program bantuan semata, tetapi harus menjadi bagian dari strategi besar membangun ekonomi kerakyatan.

Jawa Barat sebagai Provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia memiliki tantangan besar dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Ketimpangan pembangunan antar wilayah, tingginya angka pengangguran, serta lemahnya daya beli masyarakat menjadi pekerjaan rumah yang harus segera ditangani secara serius.

MBG dengan kondisi itu dapat menjadi salah satu solusi apabila pelaksanaannya melibatkan masyarakat lokal, pelaku UMKM, petani, hingga kelompok usaha kecil di daerah.

" dengan demikian, manfaat program tidak hanya dirasakan penerima bantuan, tetapi juga mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi baru. 
“Kalau distribusi bahan pangan, pengadaan kebutuhan, hingga operasional program melibatkan pelaku usaha lokal, maka uang akan berputar di daerah. Ini yang penting. Jangan sampai program besar tetapi manfaat ekonominya justru dinikmati pihak luar,” kata Heri.

Menurut Heri Ukasah hal yang diperlukan adanya pengawasan dalam pelaksanaan program MBG. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan  seluruh pihak, baik pemerintah daerah, aparat pengawas, hingga masyarakat, ikut memastikan program berjalan secara adil dan tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.

Potensi penyimpangan seperti ketidaktepatan sasaran, pembagian kuota yang tidak merata, hingga dugaan praktik kepentingan kelompok tertentu harus diantisipasi sejak awal.

Heri, dalam keterangannya mengatakan program yang baik harus dijalankan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Kepercayaan masyarakat itu mahal. Jangan sampai program yang sebenarnya baik justru menimbulkan kegaduhan karena lemahnya pengawasan. Semua pihak harus menjaga agar bantuan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan,

Perkembangan ekonomi Jawa Barat sambung Heri mulai menunjukkan pergerakan positif di beberapa sektor, terutama sektor industri, perdagangan, dan UMKM. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya dinikmati kelompok tertentu saja.

Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi bukan hanya angka pertumbuhan, tetapi sejauh mana masyarakat kecil benar-benar merasakan manfaatnya. Ia menyebut masih banyak masyarakat di daerah yang menghadapi kesulitan ekonomi, terutama akibat terbatasnya lapangan pekerjaan dan tingginya biaya hidup.

“Pertumbuhan ekonomi harus dirasakan rakyat kecil. Jangan hanya bagus di data statistik, tetapi masyarakat masih kesulitan mencari pekerjaan dan memenuhi kebutuhan hidup,” terang Heri.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat tambah Heri perlu memperkuat sektor ekonomi berbasis lokal dan memperluas dukungan terhadap pelaku UMKM.

UMKM merupakan tulang punggung ekonomi Jawa Barat yang terbukti mampu bertahan di tengah berbagai krisis.

Pembangunan infrastruktur sambung Heri harus terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Infrastruktur yang baik,  akan membuka akses perdagangan, meningkatkan investasi, dan mempercepat distribusi hasil produksi masyarakat.

Dalam menghadapi persaingan ekonomi ke depan, ia meminta generasi muda Jawa Barat untuk mulai membangun kreativitas dan kemandirian ekonomi. Menurutnya, anak muda harus didorong menjadi pelaku usaha, bukan hanya bergantung pada lapangan kerja formal yang semakin kompetitif.

“Anak muda Jawa Barat harus berani berinovasi dan menciptakan peluang usaha sendiri. Pemerintah juga harus hadir memberikan pelatihan, akses modal, dan pendampingan,” kata Heri.

Jawa Barat terang Heri optimis memiliki potensi besar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional apabila seluruh elemen mampu bekerja sama menjaga stabilitas sosial, keamanan, dan iklim investasi.

Namun pembangunan ekonomi harus tetap berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
“Jangan sampai pembangunan hanya dinikmati segelintir orang. Ekonomi Jawa Barat harus tumbuh bersama rakyat, karena tujuan utama pembangunan adalah kesejahteraan masyarakat,” tutup Heri.(Adv)

Bagikan: