Adikarya Parlemen

Baca juga: Fraksi Nasional Demokrat Beri Pandangan Umum Atas Raperda Perubahan APBD 2026 dan Raperda APBD 2027

Bandung - DPRD Jabar, melalui program pengawasan penyelenggaraan pemerintahan intens melakukan monitoring ke Daerah pemilihan ( Dapil).

Baca juga: Fraksi PDI Perjuangan Beri Pandangan Umum Atas Raperda Perubahan APBD 2026 Dan Raperda APBD 2027

Kegiatan tersebut, dalam tahun 2026 sudah menyisir beberapa daerah di Wilayah Administrasi Kota Depok dan Kota Bekasi.

Baca juga: Legislatif Jabar Apresiasi Perbaikan Jalan Provinsi Di Kabupaten Bogor

Di beberapa Kelurahan di wilayah itu, sejumlah aspirasi dari masyarakat sudah disampaikan. Dari aspirasi yang disampaikan tuntutan masyarakat untuk memperbaiki layanan dasar sangat dominan.

Baca juga: DPRD Jabar Dorong Optimalisasi Penyehatan BUMD

Hal ini, diungkapkan Anggota Fraksi PAN DPRD Jabar Dapil Kota Bekasi dan Kota Depok, Hasbullah Rahmad, dalam keterangannya kepada media, baru-baru ini.

Hasbullah, dalam keterangannya mengatakan masyarakat di kedua kota tersebut, masyarakat mengharapkan agar pemerintah memperbaiki kesejahteraan masyarakat.
Hal yang dituntut oleh masyarakat, salah satunya berkenaan dengan penetapan desil.

Penetapan desil, banyak yang tak sesuai dengan kondisi kesejahteraan masyarakat.

" Sehubungan dengan hal itu pemerintah dengan dibantu oleh aparatur pemerintah di unit terkecil penetapan desil harus dievaluasi secara tuntas" kata Hasbullah.

Hasbullah, dalam keterangannya untuk penetapan desil masyarakat hal yang diharapkan harus sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Kesesuaian penetapan desil dengan kondisi faktual kesejahteraan masyarakat salah satunya kondisi ekonomi, tentunya akan jadi penentu pemberian bantuan dari pemerintah kepada masyarakat.

" jadi dengan penetapan desil sesuai dengan kondisi kemampuan ekonomi bantuan masyarakat baik bansos ataupun PIP akan memiliki ketepatan sasaran" jelas Hasbullah.

Hasbullah, dalam keterangannya mengatakan untuk memperbaiki layanan dasar sarana dan prasarana pendidikan juga harus ada penambahan.

Kebijakan zonasi, hal yang harus disiapkan penambahan sekolah, baik negeri maupun swasta.

Hal yang harus disiapkan oleh pemerintah, selain menambah sekolah negeri, juga harus menyiapkan kebijakan agar sekolah swasta tetap bisa beroperasi.

Hasbullah, dalam keterangannya mengatakan penambahan sarana dan prasarana pendidikan itu penting segera direalisasikan guna meningkatkan angka partisipasi sekolah, dengan target kuantitatif jenjang pendidikan minimal 
masyarakat Jabar SMA/ SMK sederajat.

Hal yang bisa disiapkan selain memperluas sarana pendidikan, pemerintah di daerah bisa memperluas program paket C, ujar Hasbullah.(Adv)

Bagikan: