ADHIKARYA PARLEMEN

Baca juga: Legislatif Jabar Tampung Aspirasi Pendidikan Di Ciater, Kabupaten Subang

BANDUNG — Provinsi Jawa Barat selama puluhan tahun memegang peran mendasar sebagai salah satu penyangga utama ketahanan pangan nasional.

Baca juga: Komisi IV DPRD Jawa Barat Dorong Pemberdayaan Komunitas Jadi Strategi Pengelolaan Sampah dari Hulu

Kondisi ini harus dipertahankan. Dalam rangka mempertahankan Jabar sebagai daerah lumbung pangan berbagai tantangan harus diantisipasi .

Baca juga: Legislatif Jabar Ungkap Berbagai Kemajuan Pembangunan Di Jabar

Tantangan , tersebut diantaranya perubahan iklim yang ekstrem, alih fungsi lahan pertanian, serta ancaman krisis air.

Baca juga: CKG dan Revolusi Putih Jadi Giat Unggulan Program Dokling DPD Partai Gerindra Jabar

Pemerintah menyikapi kondisi itu, dituntut membuat langkah konkret agar produktivitas sektor pertanian tidak mengalami penurunan.

Dalam konteks ini, keberadaan dan keandalan sistem irigasi dinilai menjadi kunci vital untuk memastikan keberlanjutan hasil panen para petani.

Hal tersebut, diungkapkan Anggota Komisi 4 DPRD Jawa Barat, Ir. Prasetyawati, M.M. dalam keterangannya kepada media baru-baru ini.

Keberadaan jaringan irigasi yang berfungsi optimal ungkap Prasetyawati merupakan fondasi paling krusial dalam menopang ketahanan pangan, baik untuk tingkat regional maupun nasional. Tanpa pengelolaan dan perawatan infrastruktur air yang memadai, upaya meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) maupun produktivitas padi akan sulit tercapai secara konsisten.

"Jawa Barat ini adalah lumbung beras nasional. Namun, status tersebut tidak akan bertahan jika kita mengabaikan masalah fundamental di lapangan, yaitu ketersediaan air pasokan pertanian. Irigasi yang rusak, pendangkalan saluran, hingga jaringan distribusi primer dan sekunder yang tertunda perbaikannya, berdampak langsung pada kesejahteraan petani dan pasokan pangan masyarakat," kata Prasetyawati.

Pengelolaan sistem irigasi di Jawa Barat sambung Prasetyawati menghadapi tantangan yang kompleks. Selain permasalahan pendangkalan akibat sedimentasi dan alih fungsi lahan di sekitarnya, banyak saluran irigasi teknis yang memerlukan rehabilitasi berat.

Berdasarkan data yang dihimpun, dari total area persawahan yang tersebar di Jawa Barat, masih terdapat porsi yang mengandalkan irigasi tadah hujan atau memanfaatkan jaringan irigasi desa dengan kapasitas terbatas. Ketika fenomena iklim seperti El Niño melanda, area pesawahan yang tidak terjangkau irigasi teknis berisiko mengalami gagal panen (puso) secara masif.
"Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan pola cuaca konvensional. Perubahan iklim sudah menjadi kenyataan sehari-hari. Saluran irigasi yang andal berfungsi sebagai pelindung saat musim kemarau panjang, sekaligus pengatur luapan air ketika musim hujan tiba agar lahan tidak terendam banjir,

Penguatan infrastruktur air ini dinilai kian mendesak seiring meningkatnya laju alih fungsi lahan dari kawasan pertanian menjadi kawasan pemukiman maupun industri, khususnya di wilayah sekitar Koridor Pantura dan kawasan penyangga ibu kota. Untuk mengimbangi menyusutnya luas lahan baku sawah, produktivitas lahan tersisa wajib ditingkatkan melalui jaminan suplai air yang tak terputus.

Prasetyawati dalam keterangannya mengatakan hal yang diperlukan saat ini adanya komitmen anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mempercepat rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan provinsi.

Selain anggaran daerah, sinergi kewenangan antar-tingkatan pemerintah harus dianggap sebagai elemen krusial yang tidak bisa ditawar,

Persoalan irigasi di lapangan sering kali membutuhkan penanganan terpadu. Petani di tingkat bawah tidak memikirkan batasan kewenangan apakah ini milik pusat, provinsi, atau kabupaten. 
Hal yang dibutuhkan mereka adalah air sampai ke sawah mereka.

Prasetyawati dalam keterangannya lebih lanjut mengatakan pihak legislatif Jabar mendorong penguatan koordinasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) di bawah Kementerian PUPR serta pemerintah daerah kabupaten/kota.

Langkah ini ditujukan untuk memangkas hambatan birokrasi saat penanganan darurat irigasi rusak atau penanganan banjir yang menerjang lahan pertanian.

Selain perbaikan fisik benteng saluran dan bendungan, dimensi sosial dalam tata kelola irigasi, yakni keberadaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Keberadaan organisasi pemakai air di tingkat tapak ini merupakan ujung tombak dalam pembagian debit air secara adil dan pemeliharaan rutin jaringan irigasi tersier.

"Program perbaikan irigasi harus dibarengi dengan pemberdayaan kelembagaan petani. Program seperti Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) harus terus dikawal agar pengerjaannya bersifat padat karya dan menyerap tenaga kerja lokal, sekaligus menumbuhkan rasa memiliki bagi para petani," jelas Prasetyawati.

Prasetyawati, dalam keterangannya mengatakan melalui keterlibatan aktif petani dalam proses pemeliharaan, potensi konflik perebutan air saat musim kemarau dapat diminimalkan.

Selain itu, infrastruktur yang dibangun akan memiliki usia pakai yang lebih panjang karena dirawat secara mandiri oleh masyarakat sekitar.

Hal lain yang diperlukan tambah Prasetyawati adanya adopsi teknologi dalam pengelolaan irigasi di Jawa Barat. Konsep smart irrigation atau irigasi pintar berbasis sensor debit air dan pemantauan digital dinilai memegang peranan penting untuk efisiensi pemanfaatan air.

Pemanfaatan pintu air otomatis, penginderaan jauh untuk memetakan kelembapan tanah, serta sistem peringatan dini kekeringan merupakan inovasi yang layak diterapkan secara bertahap pada daerah irigasi strategis di Jabar.

"Modernisasi pertanian tidak hanya soal bantuan traktor atau benih unggul, tetapi juga modernisasi pengelolaan airnya. Dengan digitalisasi data debit dan ketersediaan air, dinas terkait dapat memprediksi dan membagi alokasi air secara presisi sesuai dengan fase tanam di masing-masing daerah," tutup Prasetyawati.(Adv)

Bagikan: