BATAM - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyoroti pola perdagangan komoditas Indonesia dengan negara tetangga, khususnya Singapura.

Baca juga: Wanita Islam Dukung Penuh Program Pemko Pematangsiantar di Bawah Kepemimpinan Wali Kota Wesly

Ia menilai Indonesia selama bertahun-tahun kehilangan potensi keuntungan ekonomi akibat ekspor sumber daya alam yang masih bergantung pada negara perantara.

Baca juga: Raih Dua Penghargaan di Jambore Kader PKK se-Sumut

Persoalan tersebut menjadi perhatian pemerintah karena Indonesia memiliki kekuatan besar dalam produksi berbagai komoditas strategis dunia, mulai dari crude palm oil (CPO), nikel hingga timah.

Baca juga: Wali Kota Wesly Launching Aplikasi PESONA BABANG QRIS TAMPAN

Namun, besarnya potensi sumber daya alam itu dinilai belum sepenuhnya memberikan manfaat ekonomi maksimal bagi Indonesia.

Baca juga: Ketum PJS dan Wali Kota Batam Sambut Zulkifli Hasan, Besok Buka Rakernas III PJS 2026

Hal tersebut disampaikan Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Dewan Pimpinan Pusat Pro Jurnalis Media Siber (PJS) Indonesia Tahun 2026 di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (4/11/2026).

Dalam sambutannya, Zulhas mengungkapkan kekecewaannya terhadap praktik perdagangan yang membuat komoditas Indonesia dibeli melalui jalur tertentu dengan harga relatif rendah, kemudian dipasarkan kembali ke negara tujuan dengan harga jauh lebih tinggi.

Ia mencontohkan perdagangan minyak kelapa sawit mentah atau CPO. Menurutnya, terdapat selisih harga yang cukup besar antara harga yang diterima Indonesia dan harga CPO dunia.

Harga CPO dunia Rp27.000, kita jual ke tetangga Rp15.000. Berarti kita rugi pajak Rp13.000. Bertahun-tahun. Kita tidak mau lagi masa bodoh terus. Kita ingin ekspor langsung,” ungkap Zulhas.

Menurutnya, pola perdagangan tersebut harus segera dievaluasi agar Indonesia tidak terus kehilangan potensi pendapatan dari komoditas unggulan nasional.

Kita ingin negara maju, berdaulat. Saya kadang kesel juga. Produksi CPO terbesar, nikel, timah terbesar, tapi ekspornya lewat negara tetangga,” katanya.

Zulhas menegaskan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ingin membangun pola perdagangan yang lebih menguntungkan Indonesia. Salah satu langkah yang didorong adalah memperkuat akses perdagangan langsung ke negara tujuan ekspor.

Dengan demikian, Indonesia diharapkan memiliki kendali lebih besar terhadap rantai perdagangan komoditas, termasuk memperoleh manfaat ekonomi yang lebih optimal dari aktivitas ekspor.

Soroti Tekanan Ekonomi dan Pasar Keuangan

Selain persoalan perdagangan komoditas, Zulhas juga menyinggung sejumlah isu yang menurutnya memperlihatkan posisi Indonesia kerap dirugikan dalam dinamika ekonomi regional maupun global.

Ia menyinggung persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), antrean bahan bakar minyak (BBM) di Bali, hingga sorotan terhadap pasar modal Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI).

“Antrian bensin di Bali, karhutla, dua negara tetangga ngomel-ngomel. Lalu tiba-tiba MSCI, kamu jelek, minta disamakan Zimbabwe. Pasti itu perlawanan. Targetnya saham rontok, rupiah melemah, sembako naik, lalu ganti pemerintah,” ujar Zulhas.(Harianto Girsang)

Bagikan: