Bandung -- Tim Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menahan tersangka B.K di rutan mulai Jumat, 13 November 2026.
Baca juga: FUIBB Laporkan Herri Pras ke Polda Jabar atas Dugaan Penghinaan UlamaPenahanan disampaikan Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jabar Nur Sricahyawijaya, S.H., M.H melalui Siaran Pers Nomor PR-29/Kph.2/11/2026.
Baca juga: PERSAJA Gelar Forum Literasi Hukum, Jaksa Siap Hadapi KUHP BaruPenahanan B.K berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejati Jabar Nomor PRINT-2392/M.2/Fd.2/07/2026 tanggal 29 Juli 2026, Surat Penetapan Tersangka Nomor TAP-660/M.2/Fd.2/07/2026, dan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-4533/M.2/Fd.2/11/2026 tanggal 13 November 2026.
Baca juga: Lima Kebiasaan Sepele yang Diam-Diam Menggerus Moral Bangsa, dari Bohong Kecil hingga Diam Saat Melihat KetidakadilanSementara tersangka D.W.R disidik berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT-3242/M.2/Fd.2/11/2025 tanggal 21 November 2025 dan Surat Penetapan Tersangka Nomor TAP-652/M.2/Fd.2/07/2026 tanggal 29 Juli 2026.
Baca juga: Pembekalan PPPJ Angkatan 83, Jaksa Agung: Hati Nurani Jadi Batas Agar Wewenang Tak Sewenang-wenangKasi Penkum menjelaskan kronologisnya:Pada 2024, Universitas Pendidikan Indonesia melaksanakan pekerjaan CWP-03 Civil Work for Convention and Exhibition Center yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri Asian Development Bank (ADB) dan masuk APBN melalui DIPA Kemendikbudristek, dengan nilai kontrak Rp47.165.742.000.Pekerjaan dilaksanakan PT Arkindo sebagai pemenang lelang, dengan jangka waktu 210 hari kalender sampai 30 Desember 2024, berdasarkan Kontrak Nomor 187/E4.5.3/10/2024 tanggal 3 Juni 2024 yang ditandatangani tersangka B.K selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan tersangka D.W.R selaku Direktur PT Arkindo Cabang Jakarta.Dalam pelaksanaan terdapat addendum tambah kurang sehingga nilai kontrak berubah menjadi Rp52.484.000.000 dengan jangka waktu 231 hari kalender sampai 20 Januari 2025.Dalam pelaksanaannya, tersangka D.W.R diduga menggunakan sejumlah dokumen jaminan tidak sah atau palsu yang diterbitkan atas nama Bank BRI Tbk dan Bank Mandiri. Dokumen tersebut meliputi jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan untuk kontrak perubahan, jaminan pembayaran 100 persen, jaminan retensi, serta revisi jaminan pembayaran.Sementara tersangka B.K selaku PPK diduga tidak melakukan verifikasi maupun klarifikasi keabsahan dokumen jaminan tersebut kepada pihak bank sebelum penandatanganan kontrak.Pekerjaan yang dilakukan tersangka D.W.R juga mengalami deviasi minus sehingga tidak dapat diselesaikan sesuai kontrak. Bobot kuantitas pekerjaan terpasang hanya 75,34 persen, sehingga kekurangan bobot 24,66 persen.Meski begitu, tersangka B.K selaku PPK tetap merealisasikan pembayaran 100 persen dari nilai kontrak kepada tersangka D.W.R.Berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kemendiktisaintek Nomor 001/PKKN/Insp.Inves/V/2026 tanggal 26 Mei 2026, ditemukan adanya kerugian keuangan negara dalam pekerjaan paket tersebut.Sebelumnya, Tim Penyidik juga telah memeriksa tersangka D.W.R pada Selasa sampai Rabu, 10-11 November 2026 di Kejaksaan Negeri Mimika, Jalan Agimuga Nomor 07, Mile 32, Distrik Kuala Kencana, Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Pemeriksaan dilakukan di sana karena tersangka D.W.R saat ini menjalani hukuman pidana badan dalam perkara lain di Lapas Kelas IIB Timika.Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Primair Pasal 603 Jo Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 20 huruf c UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Subsidiair Pasal 604 Jo Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 20 huruf c UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo Pasal 18 UU Tipikor.Pada Jumat, 13 November 2026, penyidik memeriksa B.K sebagai tersangka selama kurang lebih 6 jam. Setelah pemeriksaan, penyidik menahan B.K di Rutan Kelas I A Bandung selama 20 hari terhitung sejak 13 November sampai 2 Desember 2026 untuk kepentingan penyidikan.(Ychs)
Sumber:Penkum Kejati Jabar
Bagikan: