Adikarya Parlemen
Baca juga: Moratorium Perumahan Momentum Perbaikan Tata RuangBandung -- Pada pertengahan November 2026, bencana alam berupa angin kencang melanda kawasan Kabupaten Bandung. Beberapa bangunan mulai permukiman masyarakat serta bangunan pertokoan desa di Kecamatan Ciwidey dan Kecamatan Pasir Jambu, porak poranda.
Baca juga: Buky Wibawa Tegaskan Aksi Turunkan Foto Wapres Bukan Keputusan DPRD JabarData dari BPBD Jabar menyebutkan, akibat bencana tersebut tercatat 285 rumah masyarakat mengalami kerusakan. Akibat kerusakan tersebut, sebanyak 288 KK , tempat tinggalnya mengalami kerusakan.
Baca juga: Pemprov Jabar Perlu Perluas Kerjasama Atasi PengangguranPenanganan bencana tersebut telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jabar dan Pemkab Bandung. Namun mengingat kerusakan sangat besar, Sinergitas penanganan harus terus berlanjut.
Baca juga: Anggota Legislatif Jabar Dukung 7 Langkah Pemerintah Prabowo dalam Menjamin Hak Kesehatan Rakyat"Penanganan itu tak hanya untuk penanganan jangka pendek tetapi juga untuk jangka panjang karena banyaknya rumah warga sebagai komponen kebutuhan dasar yang mengalami kerusakan " ungkap Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar Dapil Kabupaten Bandung, Mayjen (Purn) Dr. Taufik Hidayat, SH, MH, dalam keterangannya kepada media baru-baru ini.Taufik, dalam keterangannya mengatakan untuk penanganan jangka pendek mulai pembersihan bangunan serta lingkungan di desa yang terkena bencana sudah dilakukan oleh BPBD Provinsi Jabar dan BPBD Kabupaten Bandung.Peran BPBD, diharapkan dapat menyelesaikan kondisi rumah masyarakat yang rusak, mulai rusak parah, sedang dan ringan." melalui pemetaan tersebut dapat terselesaikan masyarakat yang mengalami kerusakan rumah yang cukup parah dapat terinventaris secara keseluruhan" kata Taufik.Taufik, dalam keterangannya mengatakan inventaris kerusakan rumah secara tuntas tentunya merupakan upaya untuk melindungi masyarakat dari hilangnya tempat tinggal akibat kerusakan.Pemerintah menyikapi kondisi itu, tentunya harus mencari solusi berupa tempat sementara bagi masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal.Taufik, dalam keterangannya mengatakan untuk jangka panjang, pemerintah harus segera menyiapkan anggaran untuk menyelesaikan rumah yang rusak akibat bencana, terutama bagi masyarakat yang mempunyai keterbatasan dari sisi ekonomi.Solusi konkretnya, untuk rumah yang rusak anggaran rutilahu yang saat ini telah menjadi agenda rutin di APBD Pemerintah Provinsi Jabar, harus dialokasikan atau diprioritaskan untuk rumah masyarakat yang terdampak bencana alam.Bagi Kabupaten Bandung, angggaran rutilahu yang bersumber dari APBD Provinsi Jabar maupun APBD Kabupaten Bandung harus mulai disinergikan untuk menyelesaikan bencana di Kecamatan Ciwidey dan Kecamatan Pasirjambu." Harapan pihak legislatif Jabar dalam APBD Provinsi Jabar tahun 2027, kerusakan rumah di wilayah itu harus bisa diselesaikan melalui anggaran rutilahu" tutup Taufik.(Adv)
Bagikan: