Adikarya Parlemen

Baca juga: Program Bedah Rumah Kementerian KKP Percepat Program Perbaikan Rumah Di Daerah

Bandung -- Kondisi di beberapa daerah di Jabar saat ini mengalami titik rawan bencana. Daerah terparah diantaranya Kabupaten Bandung.
Kondisi terkini di Kabupaten Bandung, sepekan ini beberapa Kecamatan terutama di bagian selatan dilanda banjir.

Baca juga: Kinerja Pemanfaatan Ruang Penyelenggaraan Pembangunan Harus Proporsional

Banjir itu disebabkan durasi hujan yang cukup lama sehingga terjadi luapan air salah satunya di Sungai Citarum.

Baca juga: Aplikasi Nyari Gawe Semakin Diandalkan, Total Pelamar Kerja Capai Setengah Juta Orang

Akibat banjir sejumlah infrastruktur pengairan ada yang rusak salah satunya tanggul jebol.

Baca juga: Legislatif Jabar Sampaikan Belasungkawa Atas Gugurnya Anggota TNI Perjaga Perdamaian

Akibat banjir itu lupa, berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan 10.000 rumah penduduk terendam banjir.

Berkenaan dengan bencana tersebut, berbagai pihak menyoroti berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya banjir.

WALHI Jabar, salah satunya menyampaikan catatan penyebab yaitu diakibatkan oleh alih fungsi lahan terutama di daerah kawasan lindung.

Pemerintah di Daerah Provinsi serta Kabupaten/Kabupaten menyikapi kondisi itu, perlu melakukan kajian mendalam atas persoalan bencana itu, mulai menyebab hingga solusi yang disiapkan.

" Salah satu yang harus segera dilakukan adalah evaluasi pemanfaatan tata cara di seluruh Kabupaten/Kota terutama daerah yang saat ini merupakan daerah yang terparah dilanda bencana" ungkap Anggota Komisi 4 DPRD Jabar, Ir. Prasetyawati, MM, dalam keterangannya kepada media baru-baru ini.

Prasetyawati, dalam keterangannya mengatakan kian kompleksnya tuntutan pembangunan serta maraknya bencana alam di berbagai daerah maka pemanfaatan ruang kini menjadi  isu strategis.

Kondisi eksisting di Jawa Barat kini menghadapi tekanan alih fungsi lahan, urban sprawl, serta konflik antara rencana tata ruang

Hal yang dibutuhkan diantaranya sinkronisasi antara RTRW provinsi dan Kabupaten/Kota.  

Prasetyawati, dalam keterangannya mengatakan perencanaan tata ruang itu tidak boleh kaku, tetapi juga tidak boleh asal berubah.
Tata ruang harus berlandaskan data geospasial, daya dukung lingkungan, dan kebutuhan masyarakat.

"  Ajangan sampai kawasan pertanian berubah jadi kawasan industri tanpa kajian matang,” kata Prasetyawati.

Pihak legislatif Jabar ungkap Prasetyawati melalui Komisi 4  menyoroti pentingnya evaluasi RTRW di beberapa kabupaten yang rawan konflik tata ruang, serta perlunya peran aktif Pemerintah Provinsi sebagai pembina dalam perencanaan ruang lintas daerah.

Dalam kerangka pembangunan regional, hal yang diperlukan investasi infrastruktur dasar yang merata, seperti jalan provinsi, jembatan, irigasi, air bersih, sanitasi, dan listrik.
Infrastruktur tersebut , bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga hak dasar rakyat.

“kalau jalan rusak, biaya logistik naik, anak-anak sekolah susah akses, petani rugi karena hasil panen tidak bisa dibawa ke pasar. Itu semua saling terkait. Infrastruktur yang baik adalah fondasi keadilan wilayah,” jelas Prasetyawati.

Prasetyawati , dalam keterangannya juga mengapresiasi beberapa proyek strategis provinsi yang diarahkan untuk membuka isolasi wilayah selatan dan tengah.

Namun demikian, ia proyek-proyek tersebut tidak hanya berorientasi pada pencitraan atau kejar target fisik, tetapi juga harus berkelanjutan dan melibatkan masyarakat lokal.

Salah satu tantangan besar dalam pembangunan regional di Jawa Barat adalah lemahnya koordinasi antara Pemerintah Provinsi,  Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Pusat.

Prasetyawati, dalam keterangannya mengatakan saat ini banyak program pembangunan yang tumpang tindih atau saling menunggu, akibat minimnya komunikasi lintas sektor.

Solusi untuk mengatasi persoalan itu adalah perlu ada upaya  untuk merumuskan kembali mekanisme perencanaan pembangunan yang lintas batas administrasi.

"harus ada forum regional development yang melibatkan semua pihak, termasuk dunia usaha dan masyarakat,” usul Prasetyawati.

Pada  konteks pembangunan jangka panjang, sambung Prasetyawati hal yang perlu ditekankan adalah prinsip keberlanjutan lingkungan. 
Pendekatan pembangunan yang eksploitatif dan merusak ekosistem itu tidak boleh ada.

Komisi 4 DPRD Jabar telah menyuarakan agar semua proyek pembangunan strategis menjalani audit lingkungan dan memperkuat aspek keberlanjutan.

Selain itu,  pengembangan ekonomi hijau berbasis pertanian organik, ekowisata, dan energi terbarukan sebagai bagian dari pembangunan regional ke depan harus terus direalisasikan.

“Kita tidak bisa lagi berpikir bahwa pembangunan harus membabat hutan, membendung sungai, atau mengeringkan sawah demi pabrik, pembangunan harus ada keseimbangan. Tanpa alam yang sehat, ekonomi juga akan rapuh,” ujar Prasetyawati.(Adv)

Bagikan: