JAKARTA -- Pagi belum benar-benar panas ketika seorang petugas berseragam rompi bertuliskan BPS berdiri di depan pintu rumah kontrakan sempit di gang padat. Ia membawa tablet, daftar usaha, dan instrumen pendataan digital yang menjadi wajah baru Sensus Ekonomi 2026. Ketukan pintu itu tidak dibalas. Dari dalam, hanya terdengar suara televisi pelan dan langkah kaki menjauh. Beberapa menit kemudian, seorang warga di sekitar lokasi berbisik singkat: “Takutnya data dipakai buat pajak.”

Baca juga: Kontingen Karate Kodam III/Slw Raih Juara Umum I Nasional Karate Indonesia Open Championship Piala Presiden RI Tahun 2026

Adegan seperti ini berulang di banyak tempat sejak pendataan ekonomi nasional dimulai pertengahan Juni 2026. Petugas datang, warga ragu, pintu tertutup, dan percakapan berhenti sebelum dimulai. Sensus Ekonomi 2026 yang digelar oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sejak awal diposisikan sebagai proyek besar pemetaan struktur ekonomi Indonesia, namun di lapangan ia justru sering berhadapan dengan satu hal yang tidak tercantum dalam kuesioner: ketidakpercayaan.

Baca juga: Happily Day Hadir di Bandung, Ajak 1.000 Lansia Tetap Aktif dan Percaya Diri di Masa Golden Age

BPS berkali-kali menegaskan bahwa seluruh data yang dikumpulkan bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik, bukan pajak, bukan bantuan sosial, dan bukan identifikasi individu. Penegasan ini muncul hampir di setiap sosialisasi, dan kembali diperkuat dalam pemberitaan media arus utama seperti Kompas, CNN Indonesia, hingga Detik. Namun di tingkat rumah tangga, penjelasan itu tidak selalu berhasil menghapus kekhawatiran yang sudah lama mengendap.

Baca juga: Gas Melon 3 Kg: Harga Resmi Stabil, Harga Lapangan Tetap Tak Terkendali di 2026

Sensus Ekonomi 2026 sendiri bukan kegiatan baru. Ia dilakukan setiap sepuluh tahun untuk memetakan seluruh aktivitas ekonomI dari perusahaan besar hingga usaha mikro, termasuk sektor yang kini berkembang cepat seperti ekonomi digital. Tahun ini, cakupannya diperluas hingga pelaku ekonomi berbasis platform seperti kreator digital, afiliator, dan pekerja informal yang sebelumnya sulit terdata secara formal.

Baca juga: Pesparani Medan 2026: Sinergi Bimas Katolik dan Pemko Dorong Pembinaan Iman Umat

Dengan skala nasional, BPS mengerahkan ratusan ribu petugas lapangan, diperkirakan antara 190.000 hingga lebih dari 250.000 orang. Mereka bergerak dari rumah ke rumah, pasar ke pasar, dan sentra usaha kecil dengan sistem yang semakin digital. Tablet menggantikan kertas, database terintegrasi mulai digunakan, dan data administrasi dari berbagai sistem pemerintah ikut disinkronkan.

Namun transformasi digital ini tidak serta-merta mengurangi resistensi. Di beberapa wilayah, justru muncul kecurigaan baru. Warga yang terbiasa dengan pendataan bantuan sosial atau verifikasi administratif melihat sensus sebagai perpanjangan tangan negara yang berpotensi membawa konsekuensi fiskal. Narasi “data ini tidak untuk pajak” menjadi kalimat yang terus diulang, namun tidak selalu dipercaya.

Ketegangan antara ambisi data besar negara dan persepsi publik yang kecil terhadap kepercayaan itu menjadi inti persoalan Sensus Ekonomi 2026. Secara hukum, perlindungan data statistik sudah diatur. Namun secara sosial, pengalaman masa lalu masyarakat terhadap berbagai bentuk pendataan membuat garis antara statistik dan administrasi fiskal terasa kabur.

Dalam laporan berbagai media, termasuk Kompas.com dan CNN Indonesia, BPS menegaskan bahwa data sensus tidak dapat digunakan untuk penarikan pajak individu dan tidak akan dipublikasikan dalam bentuk yang dapat mengidentifikasi responden. Tetapi di lapangan, penjelasan ini harus bersaing dengan cerita-cerita informal yang menyebar lebih cepat daripada sosialisasi resmi.

Di sisi lain, pemerintah pusat dan daerah terus mendorong partisipasi. Beberapa kepala daerah bahkan menjadi responden pertama sebagai simbol kepercayaan terhadap proses ini. Sensus disebut sebagai “kompas pembangunan” dan dasar perencanaan ekonomi satu dekade ke depan. Dalam narasi kebijakan, data yang lengkap dianggap sebagai fondasi untuk memperbaiki distribusi kebijakan, memperkuat UMKM, dan membaca perubahan struktur ekonomi yang semakin digital.

Namun dari perspektif lapangan, sensus ini juga memperlihatkan lapisan ekonomi yang selama ini tidak sepenuhnya terlihat. Pelaku usaha mikro yang tidak memiliki pencatatan formal, pekerja gig economy, hingga kreator digital dengan pendapatan tidak tetap kini masuk dalam cakupan pendataan. Perluasan definisi ekonomi ini membuat sensus lebih relevan dengan realitas baru, tetapi sekaligus memperluas ruang kebingungan di masyarakat.

Di sejumlah kasus, petugas harus menjelaskan berulang kali bahwa status sebagai influencer kecil atau penjual online bukan berarti otomatis terkait dengan pajak baru. Di titik ini, sensus tidak lagi hanya soal pengumpulan data, tetapi juga soal definisi: siapa dianggap pelaku ekonomi, dan apa konsekuensinya.

Analisis dari DPR melalui Pusaka DPR menyoroti bahwa tantangan utama sensus ini bukan sekadar teknis, melainkan komunikasi kebijakan dan kepercayaan publik. Regulasi sudah tersedia, sistem sudah disiapkan, tetapi penerimaan sosial tidak bisa diasumsikan mengikuti otomatis.

Jika dibandingkan dengan Sensus Ekonomi 2016, perbedaan paling mencolok terletak pada digitalisasi dan perluasan cakupan. Namun ada satu hal yang tampak tidak banyak berubah: resistensi awal di lapangan. Sepuluh tahun lalu, keraguan muncul karena proses manual dan waktu pengisian yang panjang. Tahun ini, keraguan muncul karena keterhubungan data yang semakin luas dan ketakutan bahwa data tidak lagi berdiri sendiri.

Di tengah semua itu, petugas sensus berada pada posisi paling rentan. Mereka bukan pembuat kebijakan, tetapi menjadi wajah pertama negara yang mengetuk pintu warga. Mereka harus menjelaskan batas antara statistik dan administrasi fiskal, antara data agregat dan data individu, berulang kali dalam kondisi yang tidak selalu ramah.

Sensus Ekonomi 2026 pada akhirnya bukan hanya proyek statistik berskala besar, tetapi juga ujian sederhana tentang hubungan negara dan warga dalam era data. Apakah penjelasan formal cukup untuk membangun kepercayaan, ataukah pengalaman sosial akan tetap menjadi faktor penentu utama dalam partisipasi publik.

Hingga akhir Juni 2026, jawaban atas pertanyaan itu belum sepenuhnya terlihat. Yang pasti, setiap pintu yang tertutup, setiap jawaban singkat, dan setiap kecurigaan yang muncul di lapangan menjadi bagian dari data yang tidak tercatat dalam tabel statistik, tetapi menentukan seberapa utuh potret ekonomi Indonesia yang ingin dibangun.

(Wy/Red)

Bagikan: