MEDAN -- Di sebuah ruang pertemuan di Kota Medan pada pertengahan Juni 2026, diskusi berlangsung tidak sekadar soal teknis acara. Di atas meja, tersusun agenda besar: persiapan Pesparani Katolik Kota Medan 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 5 September. Namun di balik penyusunan panitia dan jadwal kegiatan, terdapat satu benang merah yang lebih luas: bagaimana negara, melalui Kementerian Agama, membangun ruang pembinaan umat Katolik di tengah dinamika kebutuhan pendidikan dan kebudayaan lokal.

Baca juga: Paten Permen Probiotik Indonesia Picu Sorotan Ilmiah di DJKI

Rapat kerja tersebut dihadiri oleh jajaran Penyelenggara Bimas Katolik Kementerian Agama Kota Medan, termasuk figur sentral Dr. Pinta Omastri Pandiangan yang berperan dalam struktur kepanitiaan sebagai bagian dari pengelolaan teknis kegiatan. Pesparani sendiri diproyeksikan bukan hanya sebagai lomba paduan suara atau seni liturgi, tetapi sebagai ruang konsolidasi iman umat Katolik di Kota Medan.

Baca juga: KDM Harap Pengusaha Kolaborasi Bangun Infrastruktur ke Pelabuhan Patimban

Di tingkat kota, dukungan juga datang dari Pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan, Rico Waas, dalam beberapa pertemuan sebelumnya menegaskan harapannya agar Pesparani dapat menjadi agenda tahunan yang bergengsi, setara dengan kegiatan keagamaan lain seperti Pesparawi. Bahkan, muncul gagasan integrasi kegiatan lintas tradisi seni keagamaan sebagai simbol keberagaman kota.

Baca juga: PJU Kodam III/Siliwangi Dan Keluarga Besar TNI Perkuat Soliditas melalui Mini Soccer

Dalam kerangka itu, Pemerintah Kota Medan menempatkan Pesparani bukan sekadar acara seremonial, melainkan bagian dari strategi sosial untuk memperkuat identitas Medan sebagai kota plural yang berbasis harmoni antarumat beragama.

Baca juga: Polsek Pameungpeuk Polresta Bandung Santuni 1.000 Anak Yatim di Pesantren

Namun di balik optimisme tersebut, terdapat isu struktural yang terus mengemuka: kekurangan guru agama Katolik di sekolah negeri. Dalam audiensi sebelumnya antara Penyelenggara Bimas Katolik dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tercatat adanya kebutuhan guru di sejumlah sekolah dasar dan menengah pertama yang belum terpenuhi secara merata.

Data yang dibahas dalam pertemuan tersebut menyebutkan setidaknya terdapat 14 sekolah dasar dan 7 sekolah menengah pertama yang masih kekurangan tenaga pengajar agama Katolik. Kondisi ini diperparah oleh faktor pensiun guru serta kebijakan penggabungan mata pelajaran agama di beberapa sekolah yang tidak selalu sesuai dengan kebutuhan komunitas umat.

Dalam konteks ini, Bimas Katolik Kementerian Agama Kota Medan memainkan peran sebagai penghubung antara kebutuhan umat dan kebijakan pemerintah. Salah satu fokus utama yang terus disuarakan adalah percepatan rekrutmen guru agama, baik melalui jalur ASN maupun skema PPPK, agar hak pendidikan agama di sekolah negeri dapat terpenuhi secara adil.

Isu ini tidak berdiri sendiri. Di banyak daerah, pemenuhan guru agama masih menjadi tantangan klasik yang berkaitan dengan distribusi tenaga pendidik, kebijakan formasi, serta keterbatasan anggaran dan perencanaan jangka panjang.

Di sisi lain, persiapan Pesparani 2026 juga menunjukkan bagaimana seni dan budaya keagamaan diposisikan sebagai instrumen pembinaan iman. Dalam beberapa pertemuan panitia, kegiatan ini tidak hanya diarahkan sebagai kompetisi, tetapi juga sebagai ruang formasi karakter umat, terutama generasi muda Katolik di Kota Medan.

Pesparani yang dijadwalkan pada 5 September 2026 itu diproyeksikan melibatkan berbagai paroki dan lembaga pendidikan Katolik di kota tersebut. Selain lomba paduan suara, kegiatan juga mencakup kategori liturgi, mazmur, dan seni baca Kitab Suci.

Di balik struktur kegiatan tersebut, peran Dr. Pinta Omastri Pandiangan sebagai bagian dari kepanitiaan menunjukkan keterlibatan langsung aparatur Bimas dalam memastikan koordinasi lintas lembaga berjalan efektif. Ia menjadi salah satu figur yang menjembatani komunikasi antara Kementerian Agama, panitia lokal, dan pihak gereja.

Keterlibatan ini mencerminkan pola yang semakin terlihat dalam beberapa tahun terakhir, di mana birokrasi keagamaan tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga menjadi fasilitator kegiatan sosial-keagamaan yang lebih luas.

Sementara itu, dukungan dari Pemko Medan juga memperlihatkan arah kebijakan yang menekankan harmoni sosial. Dalam beberapa pernyataan, Wali Kota Medan mendorong agar kegiatan seperti Pesparani dapat disinergikan dengan agenda kebudayaan kota, bahkan membuka kemungkinan kolaborasi lintas kegiatan keagamaan lain.

Pendekatan ini memperlihatkan upaya membangun ruang publik yang inklusif, di mana identitas keagamaan tidak diposisikan sebagai sekat, tetapi sebagai bagian dari ekosistem sosial kota.

Namun demikian, tantangan di tingkat pendidikan tetap menjadi pekerjaan rumah utama. Kekurangan guru agama Katolik di sekolah negeri menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan konstitusional dan ketersediaan sumber daya manusia di lapangan. Hal ini menjadi perhatian serius dalam berbagai forum koordinasi antara Bimas Katolik, Dinas Pendidikan, dan pihak terkait lainnya.

Dalam beberapa usulan, solusi yang diajukan mencakup percepatan formasi guru, pemetaan ulang kebutuhan sekolah, serta peningkatan kerja sama dengan lembaga gerejawi untuk penyediaan tenaga pendidik yang kompeten.

Di tingkat umat, persoalan ini tidak hanya dilihat sebagai isu administratif, tetapi juga sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar pendidikan agama bagi peserta didik Katolik di sekolah negeri. Karena itu, tekanan untuk mempercepat solusi terus menguat, seiring meningkatnya jumlah siswa dan keterbatasan tenaga pengajar.

Di tengah semua itu, Pesparani 2026 menjadi semacam titik temu antara aspirasi spiritual dan kebijakan publik. Ia bukan hanya ajang seni liturgi, tetapi juga simbol bagaimana negara hadir dalam kehidupan umat melalui instrumen kebudayaan dan pendidikan.

Hingga pertengahan 2026, persiapan masih terus berjalan. Struktur panitia terus dimatangkan, koordinasi lintas lembaga diperkuat, dan agenda teknis mulai difinalisasi. Namun satu hal yang tetap menjadi sorotan adalah bagaimana isu pendidikan agama di sekolah negeri akan ditangani secara berkelanjutan, di luar momentum acara keagamaan tahunan.

Dalam konteks yang lebih luas, dinamika Bimas Katolik Kota Medan memperlihatkan wajah lain dari birokrasi keagamaan: bukan hanya sebagai pengelola administrasi, tetapi juga sebagai jembatan antara negara, gereja, dan masyarakat.

(Wy/Red)

Bagikan: