JAKARTA -- Di gudang berdebu di Desa Mentawak, lampu neon berkedip di atas tumpukan karung besar. Suara langkah jaksa mengoyak keheningan, meninggalkan jejak pada debu yang terasa seperti catatan bisu.

Baca juga: Karyawan Toko Padel di Jaksel Disekap 3 Hari di Lift dan Gudang, Polisi Ungkap Kronologi Mengejutkan

Lebih dari 104 ton timah yang dulu beredar sebagai modal bisnis kini berada di tangan negara. Penyitaan resmi dilakukan pada 6 Juli 2026 oleh tim eksekutor Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Baca juga: Terhenti Praperadilan SP3 Kasus Korupsi Wakil Wali Kota Bandung Erwin Dan Anggota DPRD Rendiana Awangga

Gudang PT Menara Cipta Mulia di Mentawak menyimpan bagian pertama bukti: 49.486 kg timah dalam berbagai bentuk. Di gudang PT Timah Tbk di Gantung ditemukan 58 bal jumbo bag yang menambah jumlah total penyitaan.

Baca juga: Kepala BNNK Deli Serdang Bantah Tudingan Penganiayaan Terhadap Tersangka SH

Nama yang sering muncul dalam persidangan adalah Tamron, dikenal pula sebagai Aon. Ia divonis 18 tahun penjara dan diwajibkan membayar uang pengganti lebih dari Rp3,5 triliun.

Baca juga: Bongkar Jaringan Vape Ilegal, Polisi Sergap Seorang Komplotan Narkotika Internasional Disalah Satu Hotel di Medan

Walau akta PT MCM mencantumkan Taskin dan Rahmadi Toha sebagai pengurus, persidangan menunjukkan Tamron-lah pengendali sebenarnya. Ia mengakui kepemilikan aset termasuk dross, kristal, debu, slag, hingga logam murni dengan kadar hingga 99,95 persen.

Rincian teknis memperlihatkan pola operasional yang rapi dan berlapis. Kelompok pertama berisi 12 petakan dross (14.470 kg, kadar rata-rata 62,21%) dan 11 jumbo bag kristal serta debu timah (14.419 kg, kadar 59,43%).

Kelompok kedua memuat debu timah 22.540 kg dan slag petakan 22.205 kg, serta komponen lain dengan kadar yang bervariasi. Semua barang bukti ini dijadwalkan untuk diproses dan dilelang untuk menutup kewajiban uang pengganti.

Data tonase dan kadar bukan sekadar statistik; mereka merajut cerita modus. Pemindahan aset antar-entitas dan penyimpanan di gudang berbeda menunjukkan teknik penyamaran yang disengaja.

Vonis yang diperberat dari delapan menjadi 18 tahun menegaskan bahwa perkara ini melampaui salah administrasi. Ini menyingkap praktik penguasaan sumber daya yang dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi.

Dampak sosial terlihat di Bangka Belitung, tempat timah menjadi nadi ekonomi lokal. Warga menyaksikan truk membawa karung-karung timah dan bertanya siapa yang benar-benar menikmati hasilnya.

Sebelumnya, penyitaan juga menyasar sembilan bidang tanah dan bangunan di Bangka Selatan serta aset lain. Upaya pemulihan aset Kejagung tampak masif dan berkelanjutan.

Langkah Direktorat UHLBEE Jampidsus menandai pergeseran dari sekadar penjatuhan hukuman ke strategi pemulihan aset yang lebih agresif. Tujuannya: mengonversi kekayaan ilegal menjadi tanggung jawab publik.

Namun tantangan teknis dan struktural besar; tata niaga yang kompleks dan perusahaan bayangan memperlambat penelusuran aset. Lelang yang transparan menjadi kunci agar aset tak kembali ke jaringan lama.

Motif para pelaku mencampur keuntungan ekonomi dan relasi patronase. Struktur perusahaan yang tampak sah menjadi alat untuk menyalurkan hasil pada jaringan politik-ekonomi tertentu.

Bagi penegak hukum, tugasnya bukan hanya menghukum individu tetapi merombak pola yang memproduksi peluang korupsi. Pemulihan aset harus diikuti penguatan pengawasan dan akuntabilitas publik.

Di gudang Mentawak, pekerja mengibas sarung tangan dari debu yang menempel. Ia menatap palet dan mengatakan, "Mereka ambil yang besar, tapi kami masih ingat yang kecil-kecil yang hilang."

Timah yang menunggu palu lelang tetap tak bersuara, sementara proses hukum menuntut waktu dan keteguhan. Apa yang tersisa adalah janji bahwa kekayaan yang diperoleh lewat pelanggaran akan dikembalikan bagi publik.

(Wy/Red)

Bagikan: