19 Nov, 2026

Pengelolaan Kekayaan Daerah Harus Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Indofakta.com, 2026-11-19 06:53:24 WIB

Bagikan:

ADHIKARYA PARLEMEN

Baca juga: ADPSI Sebut Kursi Wapres, Bang Dasco Jadi Jalan Tengah

BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini sedang mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menempatkan pengelolaan kekayaan daerah sebagai salah satu pilar strategi fiskal.

Baca juga: Di Kegiatan Dialog Wakil Rakyat, Prasetyawati Paparkan Berbagai Capaian Pemerintahan Presiden Prabowo

Pengelolaan kekayaan daerah ini, termasuk pengelolaan aset harus memberikan manfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: Moratorium Perumahan Momentum Perbaikan Tata Ruang

Hal demikian, diungkapkan Anggota Komisi 1 DPRD Jabar, mayjen ( Purn) , Dr. Taufik Hidayat, SH, MH, dalam keterangannya kepada media baru-baru ini.

Baca juga: Buky Wibawa Tegaskan Aksi Turunkan Foto Wapres Bukan Keputusan DPRD Jabar

Taufik, dalam keterangannya mengatakan dalam rangka pengelolaan aset dengan target memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat, pengelolaan aset ini itu harus memberikan manfaat dari sisi ekonomi sehingga pengelolaan aset itu dapat digunakan untuk pendanaan berbagai kegiatan pembangunan.

" Dana yang dihimpun dalam pengelolaan aset yang selanjutnya digunakan untuk kegiatan pembangunan tentunya memberikan manfaat untuk kesejahteraan rakyat" kata Taufik.

Taufik: dalam keterangannya mengatakan dalam rangka optimalisasi pengelolaan aset 
Pemerintah Daerah harus melakukan berbagai langkah strategis diantaranya penataan, pemanfaatan, dan pengawasan aset-aset milik daerah.

Sementara itu, untuk kebijakan operasional harus dibuat secara konkret agar aset tidak hanya tercatat sebagai angka di laporan, tetapi juga menghasilkan manfaat ekonomi.

Taufik, dalam keterangannya mengatakan untuk strategi prioritas dalam pengelolaan aset, berbagai langkah yang harus ditempuh antara lain pertama, pendataan dan revaluasi aset secara 
menyeluruh.

Kedua,  digitalisasi manajemen aset. Dengan sistem informasi aset yang terintegrasi, pemerintah provinsi dapat memetakan aset idle atau kurang produktif untuk kemudian dialihkan menjadi sumber pendapatan — misalnya melalui sewa, kerja sama pemanfaatan (kontrak kemitraan), atau pengembangan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Pengalaman beberapa daerah menunjukkan bahwa tata kelola aset yang berbasis data memudahkan penagihan, pemantauan, dan pengawasan sehingga risiko kebocoran pendapatan dapat diminimalisir,” jelas Taufik

Ketiga, sambung Taufik penguatan BUMD dan BLUD sebagai kendaraan bisnis daerah. Untuk mewujudkan hal ini,  transformasi BUMD dari sekadar alat administratif menjadi unit usaha yang kompetitif, berorientasi pelayanan dan profit, serta berjejaring dengan investor swasta dalam pola public–private partnership (PPP). 
“Melalui skema ini, aset daerah yang selama ini kurang termanfaatkan dapat dikembangkan menjadi proyek produktif" jelas Taufik.

Taufik, dalam keterangannya mengatakan berdasarkan monitoring di lapangan saat ini telah ada upaya dari Pemerintah Provinsi Jabar untuk mengoptimalkan pengelolaan aset.

Salah satu aset milik Pemerintah Provinsi Jabar, yaitu Masjid At Tawun ya berlokasi di kawasan Puncak telah dilakukan alih kelola.
Kini, pengelolaan aset itu untuk operasional dikelola oleh Pemkab Bogor.

Langkah alih kelola ini, diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan aset sehingga lebih optimal memberikan manfaat dari sisi ekonomi.

Pengelolaan aset itu yang berada di kawasan wisata, tentunya diharapkan dapat meningkatkan aset dari sisi daya tarik wisata

" Aset, dengan alih kelola ini dapat terjaga dari kondisi kumuh sehingga kebersihan lingkungan dapat juga terjaga" tutup Taufik.(Adv)

Bagikan:

© 2026 Copyright: Indofakta Online