22 Nov, 2026

Penyelamatan DAS Jadi Solusi Penanganan Banjir

Indofakta.com, 2026-11-21 04:40:32 WIB

Bagikan:

ADHIKARYA PARLEMEN

Baca juga: Pengelolaan Kekayaan Daerah Harus Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Bandung --  Persoalan lingkungan hingga saat ini terus terjadi. Pada musim penghujan, kejadian banjir di beberapa daerah di Jawa Barat masih terjadi.

Baca juga: Agus Andi Setyawan: Sampah, Kemacetan, dan Banjir Harus Jadi Prioritas Pemkot Bandung

Salah satu insiden banjir di Kota Bandung disebabkan kerusakan infrastruktur pengairan.

Baca juga: Bencana Alam Wilayah Di Kabupaten Bandung Sinergitas Penanganan Perlu Berlanjut

"Menyikapi kondisi itu, solusi konkritnya Daerah Aliran Sungai (DAS) juga harus mendapatkan skala prioritas tinggi dalam pengawasan," ungkap Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat Ir. Prasetyawati, MM, dalam keterangannya kepada media baru-baru ini.

Baca juga: Susanto Triyogo Bagikan Pengalaman Berwirausaha kepada Yayasan Inspirasi Kebaikan Indonesia

Prasetyawati mengatakan revitalisasi sungai tidak boleh sebatas pengerukan endapan lumpur (sedimentasi) secara berkala, melainkan harus menyentuh perbaikan ekosistem sempadan sungai.

Kondisi eksisting, di berbagai daerah area sempadan sungai di wilayah perkotaan maupun pedesaan telah beralih fungsi menjadi permukiman liar atau kawasan komersial tanpa dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) yang memadai.

"Kondisi ini menyempitkan penampang sungai dan mempercepat laju air bah saat hujan deras," jelas Prasetyawati.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bersama Dinas Sumber Daya Air (SDA) harus bertindak tegas. Jangan ada pembiaran terhadap bangunan yang melanggar garis sempadan sungai maupun industri yang membuang limbah tanpa melalui proses IPAL standar.

"Perlu ada ketegasan. Pengawasan lingkungan harus memiliki taring yang memberikan efek jera," tegasnya.

Prasetyawati juga mengapresiasi keterlibatan komunitas pencinta alam, gerakan relawan kebersihan sungai, serta peran Satgas Citarum Harum yang terus bergerak di lapangan. Kolaborasi kekuatan sipil dan pemerintah daerah dinilai sebagai fondasi utama membangun budaya ramah lingkungan.

Langkah menjaga lingkungan hidup di Jawa Barat memerlukan keseimbangan harmonis antara pertumbuhan ekonomi dan daya dukung alam. Sebagai daerah tujuan investasi utama di Indonesia, Jawa Barat memang membutuhkan ruang untuk kawasan industri dan perumahan.

"Namun, investasi yang merusak lingkungan pada akhirnya akan mendatangkan kerugian finansial yang jauh lebih besar akibat bencana alam," jelasnya.

Ia menambahkan alokasi anggaran pemeliharaan infrastruktur drainase harus disiapkan secara berkesinambungan, baik dalam APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota.

"Alokasi anggaran itu diharapkan proporsinya dapat merespon kebutuhan untuk mempertahankan pemeliharaan infrastruktur pengairan," tutup Prasetyawati.(Adv)

Bagikan:

© 2026 Copyright: Indofakta Online