JAKARTA -- Angka-angka ekonomi Indonesia sebenarnya tidak sedang runtuh.

Baca juga: MPSI: Advokasi Tak Cukup Viral di Media Sosial, Harus Diperkuat Data dan Riset

Pertumbuhan ekonomi masih bergerak di kisaran 5 persen. Pemerintah tetap membangun jalan, bendungan, sekolah, dan menjalankan berbagai program sosial. Laporan resmi juga menunjukkan tingkat kemiskinan terus menurun.

Baca juga: Idul Fitri 1447 H Momentum Jaga Kebangsaan

Namun coba keluar dari ruang rapat, turun ke pasar, warung kopi, atau naik angkutan umum.

Baca juga: Dampak Perang AS–Israel vs Iran terhadap Astagatra Indonesia

Percakapan yang terdengar justru berbeda.

Baca juga: Kelangkaan BBM di Depan Mata, Dampak Serangan AS–Israel ke Iran terhadap Krisis Energi Global

"Harga naik lagi."

"Belanja sekarang cepat habis."

"Usaha sepi."

"Gaji segitu-segitu saja."

Keluhan semacam itu semakin sering terdengar dalam beberapa bulan terakhir. Bukan hanya dari kalangan bawah, tetapi juga kelas menengah yang selama ini menjadi penopang konsumsi nasional.

Di atas kertas ekonomi tumbuh. Di lapangan, banyak orang merasa hidup semakin berat.

Di situlah paradoks ekonomi Indonesia pada pertengahan 2026.

Tekanan sebenarnya datang dari banyak arah sekaligus.

Dari luar negeri, harga energi dunia kembali bergejolak setelah ketegangan di Timur Tengah meningkat. Setiap kali harga minyak melonjak, Indonesia ikut merasakan dampaknya. Negara ini masih harus mengimpor sebagian kebutuhan energi dan bahan baku industri.

Masalahnya tidak berhenti di situ.

Nilai tukar rupiah juga menghadapi tekanan. Ketika dolar Amerika Serikat menguat, biaya impor ikut naik. Pelaku usaha harus membayar lebih mahal untuk membeli bahan baku. Distributor mengeluarkan biaya lebih besar. Pada akhirnya, rantai biaya itu bergerak hingga ke konsumen.

Yang pertama merasakannya bukan investor di gedung pencakar langit.

Yang pertama merasakannya adalah ibu rumah tangga saat berbelanja kebutuhan dapur.

Pedagang kecil yang harus menambah modal harian.

Pemilik usaha yang mulai menghitung ulang biaya produksi.

Atau pekerja yang mendadak sadar bahwa penghasilannya tidak lagi cukup untuk membeli barang yang sama seperti tahun lalu.

Pada saat yang sama, pemerintah menghadapi tagihan yang tidak kecil.

Belanja negara terus membesar. Program prioritas membutuhkan dana besar. Infrastruktur harus dilanjutkan. Bantuan sosial tetap harus berjalan. Subsidi energi juga harus dijaga agar masyarakat tidak langsung menanggung lonjakan harga global.

Di sinilah dilema itu muncul.

Jika belanja negara dipangkas terlalu dalam, pertumbuhan ekonomi berisiko melambat. Lapangan kerja bisa terdampak. Konsumsi rumah tangga ikut melemah.

Tetapi jika belanja terus diperbesar, ruang fiskal pemerintah semakin sempit. Defisit bisa melebar dan kebutuhan pembiayaan meningkat.

Pilihan mana pun memiliki konsekuensi.

Tidak ada tombol ajaib yang bisa menyelesaikan semuanya sekaligus.

Karena itu, perdebatan soal utang negara kembali mengemuka.

Sebagian pihak melihat angka utang yang terus bertambah sebagai sinyal bahaya. Sebagian lainnya menilai utang masih berada dalam batas yang dapat dikelola selama digunakan untuk kegiatan produktif.

Yang sering luput dari perhatian publik sebenarnya bukan hanya jumlah utangnya.

Melainkan biaya yang harus dibayar setiap tahun.

Semakin besar utang, semakin besar pula bunga yang harus disisihkan dari APBN. Uang yang digunakan untuk membayar bunga tentu tidak bisa digunakan untuk membangun sekolah baru, memperbaiki rumah sakit, atau memperluas program perlindungan sosial.

Karena itu, persoalan fiskal bukan sekadar urusan para ekonom.

Dampaknya bisa sampai ke ruang kelas, puskesmas, jalan desa, hingga bantuan yang diterima masyarakat.

Bagi rakyat biasa, istilah seperti defisit APBN, yield obligasi, atau rasio utang terhadap PDB mungkin terdengar jauh.

Tetapi dampaknya sangat dekat.

Ketika harga beras naik, itu ekonomi.

Ketika ongkos transportasi bertambah, itu ekonomi.

Ketika biaya sekolah terasa lebih berat, itu ekonomi.

Ketika usaha kecil mulai kehilangan pelanggan karena daya beli melemah, itu juga ekonomi.

Itulah sebabnya banyak orang merasa kondisi hidup semakin sulit meski statistik nasional masih menunjukkan pertumbuhan.

Pertumbuhan ekonomi tidak selalu otomatis terasa di meja makan keluarga.

Pertumbuhan bisa tinggi, tetapi biaya hidup naik lebih cepat.

Pertumbuhan bisa positif, tetapi lapangan kerja berkualitas belum bertambah sebanyak yang dibutuhkan.

Pertumbuhan bisa tercatat dalam laporan resmi, tetapi belum sepenuhnya hadir dalam kehidupan sehari-hari.

Tantangan terbesar pemerintah saat ini bukan hanya menjaga angka pertumbuhan tetap tinggi.

Tantangan sesungguhnya adalah memastikan pertumbuhan itu terasa.

Terasa oleh buruh yang bekerja lembur.

Terasa oleh petani yang menunggu musim panen.

Terasa oleh pelaku UMKM yang berjuang mempertahankan usahanya.

Terasa oleh keluarga yang setiap bulan harus mengatur ulang pengeluaran karena harga kebutuhan pokok terus bergerak naik.

Sebab pada akhirnya, keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari grafik dan statistik.

Keberhasilan ekonomi diukur dari satu pertanyaan sederhana yang setiap hari muncul di rumah-rumah warga:

"Apakah hidup kami hari ini lebih baik dibanding tahun lalu?"

Dan untuk jutaan keluarga Indonesia, pertanyaan itu masih menunggu jawaban yang meyakinkan.

(Wy/Red)

Bagikan: