MEXICO CITY -- Ketika ribuan suporter dari berbagai penjuru dunia mulai memadati stadion-stadion Piala Dunia 2026, sebuah ironi besar muncul di balik gegap gempita turnamen sepak bola terbesar di planet ini.

Baca juga: Buku Catatan yang Hilang Akhirnya Pecahkan Misteri Fosil Ikan Berusia 55 Juta Tahun

Di sebuah hotel di Mexico City, Presiden Asosiasi Sepak Bola Palestina, Jibril Rajoub, masih menunggu kepastian yang tak kunjung datang. Ia memiliki akreditasi resmi FIFA. Ia diundang sebagai salah satu pimpinan federasi sepak bola dunia. Namun hingga turnamen dimulai, ia belum memperoleh izin masuk ke Amerika Serikat.

Baca juga: Hiu Goblin Terekam Hidup di Habitat Aslinya untuk Pertama Kali, Terlihat pada Kedalaman Lebih dari 1.200 Meter

Bagi banyak orang, ini mungkin terlihat sebagai persoalan administrasi visa biasa. Namun bagi Rajoub, FIFA, dan komunitas sepak bola internasional, kasus tersebut telah berkembang menjadi simbol benturan antara olahraga global dan politik perbatasan modern.

Baca juga: Korea Selatan Bangkit, Ceko Tumbang 2-1 dalam Laga Sarat Drama di Piala Dunia 2026

Rajoub sebenarnya telah menghadiri pertandingan pembuka antara Meksiko dan Afrika Selatan. Namun langkahnya terhenti di sana. Amerika Serikat, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026 bersama Kanada dan Meksiko, belum memberikan visa yang dibutuhkan untuk memasuki wilayahnya.

Baca juga: Yoon Suk Yeol Dijatuhi Hukuman 30 Tahun Penjara dalam Kasus Pengiriman Drone ke Korea Utara

Dalam wawancara dengan Associated Press, Rajoub menyampaikan kekecewaannya secara terbuka.

Menurutnya, tidak adil jika hak para insan sepak bola dari berbagai negara dibatasi sehingga tidak dapat menghadiri ajang yang seharusnya menjadi perayaan global olahraga.

Kasus Rajoub ternyata bukan satu-satunya.

Beberapa individu yang memiliki akreditasi resmi Piala Dunia juga dilaporkan mengalami kendala serupa. Di antaranya seorang wasit asal Somalia dan seorang fotografer yang mendampingi tim Irak. Mereka termasuk dalam daftar orang yang ditolak atau belum menerima visa untuk memasuki Amerika Serikat selama turnamen berlangsung.

Situasi ini memunculkan pertanyaan yang semakin keras terdengar di kalangan pengamat olahraga internasional: sejauh mana FIFA mampu menjamin bahwa Piala Dunia benar-benar menjadi ajang yang terbuka bagi semua pihak?

Pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan karena selama bertahun-tahun FIFA selalu mempromosikan sepak bola sebagai bahasa universal yang melampaui batas negara, agama, ras, maupun konflik politik.

Bahkan pada tahun lalu, Presiden FIFA Gianni Infantino secara terbuka menyatakan bahwa semua orang akan disambut di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko selama Piala Dunia berlangsung.

Namun realitas di lapangan menunjukkan cerita yang lebih rumit.

Ketika ditanya mengenai persoalan visa yang dialami sejumlah delegasi, Infantino mengakui FIFA telah berusaha membantu menyelesaikan berbagai masalah tersebut. Meski demikian, ia juga secara terbuka mengakui keterbatasan organisasinya.

"Kami bukan raja dunia yang bisa memerintah pemerintah dan aparat keamanan," ujarnya kepada wartawan.

Pernyataan itu menjadi pengakuan langka mengenai batas kekuasaan FIFA.

Selama ini FIFA dikenal sebagai organisasi olahraga paling berpengaruh di dunia. Namun dalam urusan kedaulatan negara, khususnya kebijakan imigrasi dan keamanan nasional, FIFA tidak memiliki kewenangan untuk memaksa pemerintah mengubah keputusan mereka.

Di sinilah letak persoalan yang lebih besar.

Kasus Rajoub bukan hanya tentang seorang pejabat sepak bola yang tertahan di perbatasan. Peristiwa ini membuka perdebatan mengenai apakah negara dengan kebijakan visa yang sangat ketat masih cocok menjadi tuan rumah ajang olahraga global yang mengusung semangat inklusivitas.

Situasi semakin sensitif karena Rajoub bukan figur biasa.

Selain memimpin sepak bola Palestina, ia juga merupakan tokoh politik senior Palestina yang selama bertahun-tahun aktif menyuarakan berbagai isu terkait konflik Israel-Palestina di forum internasional olahraga.

Asosiasi Sepak Bola Palestina yang dipimpinnya telah lama menuduh Israel melanggar sejumlah aturan FIFA, termasuk terkait keberadaan klub-klub yang berbasis di permukiman Tepi Barat yang diduduki.

Mereka juga berulang kali meminta FIFA menjatuhkan sanksi kepada Israel serta mengkritik pembatasan mobilitas pemain Palestina.

Menurut data yang disampaikan federasi Palestina, konflik di Jalur Gaza telah menyebabkan kerusakan atau kehancuran sekitar 80 persen fasilitas olahraga serta menewaskan sedikitnya 565 atlet dan pemain sepak bola.

Ketegangan tersebut kembali terlihat bulan lalu ketika Rajoub menolak berjabat tangan dengan Ketua Federasi Sepak Bola Israel meskipun diminta langsung oleh Infantino.

Rajoub berpendapat bahwa simbol-simbol rekonsiliasi tidak akan menyembuhkan luka yang masih terbuka dan justru berpotensi menutupi realitas yang sedang terjadi.

Karena latar belakang itulah, penolakan visa terhadap dirinya langsung memunculkan berbagai spekulasi.

Meski Departemen Luar Negeri Amerika Serikat belum memberikan komentar spesifik mengenai kasus Rajoub, pemerintah AS diketahui telah menerapkan pembatasan visa yang lebih ketat terhadap pemegang paspor Palestina sejak tahun lalu.

Kebijakan tersebut mencakup individu yang memiliki hubungan atau pernah bekerja dengan Otoritas Palestina.

Bahkan pada September tahun lalu, visa yang memungkinkan Presiden Palestina Mahmoud Abbas menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa juga dicabut.

Bagi sebagian pengamat, fakta-fakta tersebut membuat kasus Rajoub sulit dipisahkan dari konteks geopolitik yang lebih luas.

Yang menjadi perhatian sekarang bukan hanya nasib satu orang, melainkan preseden yang mungkin tercipta bagi turnamen-turnamen besar di masa depan.

Jika seorang pimpinan federasi sepak bola yang memiliki undangan resmi FIFA dan akreditasi resmi turnamen masih dapat ditolak masuk oleh negara tuan rumah, maka muncul pertanyaan mengenai jaminan akses bagi delegasi dari negara atau wilayah lain yang memiliki hubungan diplomatik sensitif dengan penyelenggara.

Beberapa pertanyaan penting yang kini menjadi sorotan antara lain:

- Apakah FIFA memiliki mekanisme perlindungan bagi delegasi yang ditolak visa?
- Berapa banyak ofisial, jurnalis, dan staf yang mengalami masalah serupa selama Piala Dunia 2026?
- Apakah kebijakan ini akan memengaruhi proses pemilihan tuan rumah Piala Dunia di masa depan?
- Sejauh mana FIFA melakukan lobi diplomatik di balik layar?
- Apakah kasus Rajoub merupakan pengecualian atau bagian dari pola yang lebih luas?

Sementara berbagai pertanyaan itu masih menggantung, Rajoub tetap berada di Meksiko menunggu keputusan yang belum pasti.

Di tengah kemeriahan Piala Dunia yang mengusung slogan persatuan global, kisahnya menjadi pengingat bahwa sepak bola mungkin mampu menyatukan miliaran orang di depan layar dan di tribun stadion, tetapi belum tentu mampu menghapus batas-batas politik yang dibuat oleh negara.

Dan di sanalah letak ironi terbesar Piala Dunia 2026.

Ketika dunia merayakan olahraga yang disebut milik semua orang, masih ada mereka yang bahkan belum diizinkan melintasi perbatasan untuk ikut menjadi bagian darinya.

(Wy/Red)

Bagikan: