WARSAWA -- Pesawat yang membawa Presiden Polandia Karol Nawrocki sedang dalam perjalanan menuju Senegal ketika keputusan mendadak diambil. Di tengah penerbangan, ia memerintahkan pesawat berbalik dan kembali ke Polandia.

Baca juga: Trump Sepakat Beli Diesel dari Rusia Demi Turunkan Harga Jelang Midterms, Putar Haluan dari Sanksi

Keputusan itu diambil setelah aparat kepolisian memasuki kompleks Mahkamah Konstitusi (Trybuna? Konstytucyjny) dan presiden lembaga tersebut, Bogdan ?wi?czkowski, diskorsing dari jabatannya. “Pada momen seperti ini, Presiden harus berada di Polandia. Saya memutuskan untuk menghentikan penerbangan ke Senegal. Saya kembali,” tulis Nawrocki di platform X, seperti dikutip dari Fox News.

Baca juga: Ronaldo Cetak Gol ke-980, Suporter Al Nassr Tetap Setia Meski Sedang Konflik dengan Portugal

Seperti dilansir Reuters dan CNN, kepolisian diterjunkan ke mahkamah setelah puluhan demonstran berkumpul menolak pemberhentian ?wi?czkowski. Massa melempar benda berbahaya ke arah petugas, dan tiga orang ditahan setelah beberapa demonstran memanjat pagar kompleks. Polisi menyatakan mereka mengamankan area tersebut untuk mencegah gangguan ketertiban, bukan untuk menduduki gedung pengadilan.

Baca juga: Mourinho Siap Buang Vinicius Jr dari Starting XI Real Madrid, Tottenham Siap Bayar Gila-Gilaan untuk Alvarez

Krisis ini bukan peristiwa yang muncul tiba-tiba. Ia adalah kelanjutan dari benturan panjang antara pemerintahan Perdana Menteri Donald Tusk yang berhaluan pro-Eropa dan Partai Hukum dan Keadilan (PiS) yang berhaluan nasionalis-konservatif. Sejak PiS berkuasa pada 2015 hingga 2023, mereka menempatkan sejumlah hakim dan pejabat di lembaga peradilan, termasuk Mahkamah Konstitusi. Kritikus di Polandia dan Uni Eropa menilai langkah itu sebagai upaya menundukkan peradilan di bawah kendali politik, dan sengketa ini sempat memicu denda dari Brussels.

Baca juga: Inggris Bantai Kroasia 7-0! Kane dan Saka Cetak Brace, Bellingham Gila Assist

Tusk yang kembali berkuasa pada akhir 2023 berjanji memulihkan independensi peradilan. Namun upayanya berulang kali dibenturkan oleh hak veto presiden dari kubu PiS. Nawrocki, yang merupakan sekutu PiS, menolak melantik tiga dari enam hakim yang dicalonkan parlemen pada awal tahun ini. Sementara itu, ?wi?czkowski yang pernah menjabat wakil menteri kehakiman di era PiS juga menolak mengizinkan hakim-hakim yang dipilih oleh mayoritas parlemen saat ini untuk menjalankan tugas.

Ketegangan memuncak pada Jumat, 30 Oktober 2026, ketika hakim Anna Korwin-Piotrowska memerintahkan penangguhan ?wi?czkowski dan wakilnya, Bart?omiej Socha?ski, selama satu bulan. Perintah itu diumumkan melalui situs resmi mahkamah. Korwin-Piotrowska, hakim dengan masa jabatan terpanjang, lalu mengambil alih tampuk kepemimpinan sementara.

Namun keputusan itu langsung ditolak. Akun resmi Mahkamah Konstitusi di X menyebut langkah tersebut ilegal dan menyatakan bahwa ?wi?czkowski serta Socha?ski masih sah menjabat. Pihak mahkamah menyebut upaya pemberhentian itu sebagai “kudeta” terhadap lembaga peradilan.

Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung Waldemar ?urek mengajukan permintaan pencabutan imunitas bagi ?wi?czkowski dan wakilnya. Menurutnya, ada lima permohonan yang diajukan, empat untuk ?wi?czkowski dan satu untuk Socha?ski. “Ini adalah kasus pidana yang serius,” kata ?urek kepada wartawan, seperti dilaporkan Anadolu Agency.

Di luar gedung mahkamah, ketegangan meluas ke jalanan. Massa membentangkan poster-poster bernada keras, termasuk yang menyebut Tusk sebagai “simbol sentimen anti-Polandia” dan menyerukan penghentian “penghancuran negara.” Pemimpin PiS Jaros?aw Kaczy?ski datang ke lokasi dan mencoba menerobos masuk ke gedung, sambil menuding pemerintah melakukan kudeta terhadap mahkamah.

Tusk tidak mundur. Dalam pernyataannya di X, ia menegaskan bahwa pemulihan supremasi hukum adalah kewajiban pemerintah. “Setelah bertahun-tahun pelanggaran hukum di bawah PiS, ini adalah proses yang sulit, terkadang menyakitkan, dan membutuhkan tindakan tegas. Tidak ada jalan lain,” tulisnya.

Setelah mendarat di Warsawa, Nawrocki langsung menuju kompleks Mahkamah Konstitusi. Ia masuk ke dalam gedung didampingi Presiden Pertama Mahkamah Agung Zbigniew Kapinski. Kehadirannya di tengah krisis menjadi sinyal bahwa presiden memilih berada di garis depan pertarungan institusional.

Krisis ini menarik perhatian media internasional. Le Monde, seperti dikutip dari kantor berita Polandia PAP, menilai situasi “hanya bisa meningkat” karena kompromi tampak mustahil dan masing-masing kubu politik tetap pada posisinya. Politico menyebut peristiwa ini sebagai eskalasi dalam perjuangan Tusk untuk membongkar reformasi peradilan yang dijalankan pemerintahan PiS sebelumnya.

Der Spiegel menulis bahwa pertempuran memperebutkan kendali atas Mahkamah Konstitusi semakin memanas, dengan polisi di luar gedung, kunjungan luar negeri presiden yang terhenti, dan pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan dari pihak mahkamah. Media Italia, Corriere della Sera, menyoroti bahwa lembaga peradilan tertinggi Polandia telah lama menjadi sumber konflik utama antara pemerintah pro-Eropa dan oposisi nasionalis.

Di balik hiruk-pikuk politik, ada persoalan mendasar yang belum terselesaikan: siapa yang berhak duduk di kursi hakim Mahkamah Konstitusi? Parlemen telah memilih Korwin-Piotrowska dan sejumlah hakim lain awal tahun ini, tetapi Nawrocki menolak menerima sumpah sebagian dari mereka. Kantor presiden berargumen bahwa tanpa pelantikan resmi, mereka tidak pernah sah menjabat. Pemerintah dan para hakim menolak tafsiran itu.

Hingga kini, belum ada jalan keluar yang disepakati. ?wi?czkowski dan Socha?ski bersikeras masih menjabat, sementara Korwin-Piotrowska telah mengambil alih kepemimpinan. Polandia berada di titik di mana dua interpretasi hukum berjalan berdampingan, dan tidak ada lembaga yang memiliki otoritas tunggal untuk memutuskan mana yang sah.

(Drt/Red)

Bagikan: