JAKARTA -- Pemerintah membuka jalan bagi masyarakat untuk menikmati internet rumah berkecepatan 100 Mbps dengan tarif jauh lebih murah. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyebut biaya berlangganan bisa berada di kisaran Rp140 ribu atau setidaknya di bawah Rp200 ribu per bulan, seperti dilansir Jawa Pos dari keterangan di Kantor Komdigi, Jakarta Pusat.

Baca juga: Hyundai Tucson 2027: Desain Boxy Total, Interior Futuristik, PHEV Bertenaga 288 HP

Angka itu jauh di bawah harga yang berlaku saat ini. Berdasarkan data International Telecommunication Union (ITU), biaya internet tetap di Indonesia masih berada di kisaran Rp300 ribu per bulan, seperti dilansir CNBC Indonesia.

Baca juga: IGEX 2026 Yogyakarta: Dari Game Show Jakarta Menuju Gerakan Nasional Industri Game Indonesia

Selisihnya bukan main. Jika target pemerintah terwujud, sebuah keluarga bisa menghemat sekitar Rp160 ribu setiap bulan, atau hampir Rp2 juta per tahun.

Baca juga: Era Chat Berbayar Dimulai, WhatsApp Pungut Rp700 per Pesan Mulai Besok

Namun, ada satu syarat besar yang membuat target ini tidak serta-merta menjadi kenyataan dalam waktu dekat. Pemerintah tidak sedang menurunkan harga layanan yang sudah ada, melainkan memperluas jaringan fiber optik hingga masuk ke rumah-rumah.

Baca juga: Tak Mau Kalah dari Honda, Piaggio Siapkan 'Pasukan Baru' untuk Menguasai Jalanan

“Internet bisa ditekan biayanya menjadi lebih murah dengan cara memperluas fixed broadband. Kita perlu memperluas jaringan fiber optik agar bisa masuk ke rumah tangga sehingga koneksinya bisa digunakan bersama oleh keluarga,” kata Nezar, seperti dikutip Antara.

Logikanya sederhana. Satu koneksi fiber optik yang dibagi seluruh anggota keluarga jauh lebih efisien daripada setiap orang berlangganan paket seluler masing-masing. Pemerintah ingin menggeser pola konsumsi dari layanan nirkabel yang mahal ke jaringan kabel yang lebih stabil dan murah per megabit.

Masalahnya, jaringan fiber optik belum menjangkau seluruh Indonesia. Hingga 2026, jaringan serat optik nasional baru mencakup sekitar 53.382 desa, atau 63,79 persen dari total 83.687 desa, menurut data yang dilansir DetikINET.

Artinya, masih ada lebih dari 30 ribu desa yang belum terhubung. Selama jaringan belum merata, janji internet murah 100 Mbps hanya akan terasa di wilayah yang sudah memiliki infrastruktur memadai.

Pemerintah sendiri menyadari hal ini. Komdigi menargetkan kecepatan internet nasional rata-rata 100 Mbps tercapai dalam dua tahun ke depan, bukan dalam hitungan bulan, seperti tertulis di laman resmi Komdigi.

Selain fiber optik, pemerintah juga menaruh harapan pada teknologi 5G. Namun adopsi 5G di Indonesia saat ini masih di bawah 10 persen. Pemerintah menargetkan angka itu naik menjadi 30 hingga 40 persen dalam tiga sampai lima tahun mendatang.

Ada juga tekanan dari sisi industri. Pelaku usaha penyedia layanan internet menilai target harga Rp140 ribu berpotensi menipiskan margin, terutama bagi penyedia kecil yang belum memiliki skala ekonomi memadai, seperti dilansir Detikcom.

Jika harga ditekan terlalu jauh sebelum infrastruktur siap, kekhawatiran yang muncul bukan lagi soal keterjangkauan, melainkan soal kualitas layanan. Jaringan bisa menjadi lambat pada jam sibuk, atau kualitasnya menurun karena operator mengurangi kapasitas.

Pemerintah tampaknya memahami dilema ini. Nezar menyebut penguatan infrastruktur sebagai agenda pertama dan paling penting, bukan sekadar menurunkan harga di atas kertas.

Hingga kini, belum ada tenggat resmi kapan tarif Rp140 ribu bisa dinikmati masyarakat secara luas. Yang tersedia adalah arah kebijakan, target dua tahun, dan sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi lebih dulu.

Bagi masyarakat, janji ini layak ditunggu. Namun kesabaran masih diperlukan, karena harga murah tanpa jaringan yang merata hanya akan menjadi angka di atas kertas.

(Drt/Red)

Bagikan: