TOKYO -- Sony Interactive Entertainment akhirnya membenarkan spekulasi yang berembus sejak kuartal pertama 2026: produksi cakram fisik untuk seluruh gim PlayStation baru akan dihentikan total per Januari 2028.

Baca juga: Mobil Terlaris Juni 2026, Toyota Kijang Innova Masih Pimpin Penjualan Nasional

Pada Sabtu, 18 Juli 2026, seperti dilansir dari Kompas.com, raksasa teknologi hiburan asal Jepang itu merilis pernyataan resmi yang menandai babak akhir era fisik konsol gim. Setelah tenggat itu, setiap judul baru hanya akan dipasarkan lewat unduhan digital di PlayStation Store dan sejumlah peritel digital tertentu. Langkah ini disebut sebagai respons terhadap pergeseran drastis kebiasaan konsumen, namun sekaligus membuka luka lama tentang siapa sebenarnya pemilik gim yang kita beli.

Baca juga: Moge Listrik Honda WN7: Janji Performa Premium atau Jebakan Biaya Tinggi yang Bikin Dompet Ngos-ngosan?

Selama dua dekade terakhir, deretan kotak Blu-ray di rak menjadi penanda identitas bagi jutaan pemain. Namun pandemi mempercepat migrasi ke digital. Data internal Sony yang dikutip dalam pengumuman menunjukkan bahwa pada tahun fiskal 2025, 82 persen pendapatan dari penjualan gim PlayStation berasal dari format digital. Angka itu naik hampir dua kali lipat dibanding lima tahun sebelumnya. Jadi, ketika perusahaan memutuskan untuk tidak lagi memproduksi disk, ia hanya meresmikan kenyataan yang sudah terbentuk di pasar.

Baca juga: Cubot KingKong ES 5 Rilis, HP Tahan Banting Ini Kok Murah Banget?

Ringkasan temuan utama dari kebijakan ini adalah sebagai berikut:

Baca juga: Yamaha Aerox Listrik Resmi Dijual, Kenapa Harganya Bisa Setara Motor Premium?

· Sony menghentikan produksi disk fisik untuk semua gim baru PlayStation mulai Januari 2028.
· Gim yang sudah dirilis sebelum 2028 tetap dapat beredar secara fisik selama stok tersedia.
· Lebih dari 80 persen pendapatan gim PlayStation berasal dari penjualan digital.
· Keputusan ini menghilangkan opsi jual-beli dan pinjam-meminjamkan gim bekas.
· Pelaku ritel fisik dan kolektor menjadi pihak yang paling terdampak langsung.
· Sony belum menyediakan mekanisme warisan digital yang jelas.
· Regulasi perlindungan konsumen untuk barang digital di Indonesia masih minim.
· Akses jangka panjang terhadap gim sepenuhnya bergantung pada kebijakan perusahaan dan ketersediaan server.

Setelah 2028, tidak akan ada lagi malam peluncuran di toko dengan antrean panjang. Tidak ada lagi aroma plastik segar dari kotak yang baru disobek. Semua transaksi berubah menjadi deretan kode lisensi yang menempel di akun pengguna. Ini adalah perubahan fundamental dari model kepemilikan menjadi model akses. Wakil Presiden Senior Pemasaran Global Sony Interactive Entertainment, Hiroki Totoki, dalam pernyataannya menekankan bahwa keputusan ini adalah keniscayaan bisnis. “Kami tidak bisa terus membiayai produksi dua jalur distribusi ketika salah satunya terus menyusut. Dengan mengalihkan sumber daya, kami bisa menghadirkan lebih banyak inovasi bagi pemain,” ujarnya.

Namun di balik efisiensi itu, ada persoalan yang lebih dalam. Di Indonesia, cakram fisik bukan sekadar media simpan. Ia adalah aset yang bisa dijual kembali untuk membiayai gim baru, dibagikan kepada teman, atau dikoleksi sebagai benda nostalgia. Rudi Hartono, pemilik toko gim “Game Zone” di Pasar Senen, Jakarta, merasakan langsung kecemasan itu. “Sejak akhir 2024, penjualan fisik sudah turun 40 persen. Kalau pabrikan resmi stop, kami mungkin hanya bisa jual aksesori dan voucher,” katanya lirih.

Ketakutan Rudi bukan isapan jempol. Asosiasi Pengusaha Gim Indonesia (APGI) mencatat sekitar 2.800 gerai ritel gim di seluruh Indonesia masih bergantung pada penjualan fisik. Sebagian besar berada di kota-kota menengah dan kecil, di mana kecepatan internet belum sepenuhnya memadai untuk mengunduh berkas berukuran 100 gigabita atau lebih. Bayangkan seorang pemain di Ende atau Nabire yang ingin membeli gim setelah 2028. Ia harus mengunduh data raksasa itu dengan koneksi yang mungkin memakan waktu berhari-hari. Sementara kini, cukup menyelipkan disk dan bermain dalam hitungan menit.

Dr. Rani Maulida, pengamat budaya digital dari Universitas Gadjah Mada, menyebut pergeseran ini sebagai “lepasnya jangkar material” dari ekosistem gim. “Ketika gim menjadi murni digital, ia tidak lagi menjadi barang yang dimiliki, melainkan sekadar izin yang bisa dicabut kapan saja,” jelasnya. Ia merujuk pada sejumlah kasus di masa lalu ketika penerbit mencabut judul dari perpustakaan digital atau menutup server, sehingga pembeli tidak bisa lagi mengakses gim yang sudah dibeli. Dalam dunia tanpa disk, konsumen tidak punya cadangan fisik. “Ini isu hukum konsumen yang serius dan belum banyak digarap oleh pembuat kebijakan di Asia Tenggara,” tambah Rani.

Di tingkat global, kekhawatiran serupa sudah melahirkan gerakan preservasi gim. Organisasi seperti The Video Game History Foundation mendorong agar perpustakaan nasional memiliki hak untuk menyimpan dan mengakses gim digital demi kepentingan arsip. Namun langkah itu kerap terbentur aturan manajemen hak digital atau DRM. Di Indonesia, belum ada satupun regulasi yang mewajibkan penerbit untuk menjamin akses jangka panjang terhadap produk digital yang telah dibeli konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen masih menyasar barang fisik dan jasa, bukan lisensi perangkat lunak.

Keputusan Sony juga menimbulkan gelombang di bursa gim bekas. Platform jual-beli gim fisik seperti GameTrade dan berbagai grup komunitas di media sosial masih mencatat ribuan transaksi setiap bulan. Sebuah cakram gim populer bisa dijual kembali dengan harga sekitar Rp. 450.000 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), separuh dari harga baru, yang kemudian dipakai pembeli untuk membeli judul lain. Siklus ini menghidupi ekosistem yang inklusif. Tanpa disk fisik, pemain hanya bisa mengandalkan diskon dari toko digital, yang tidak bisa dipindahtangankan. “Bagi sebagian besar gamer Indonesia, jual-beli bekas adalah subsidi silang yang penting. Hilangnya itu bisa memperlebar jurang akses,” kata Andi Purnomo, seorang kolektor sekaligus penjual gim bekas di forum daring terbesar di Tanah Air.

Di sisi lain, transisi ini membawa keuntungan ekologis dan logistik. Produksi cakram Blu-ray menghasilkan emisi karbon dari pabrik, pengemasan, dan distribusi global. Pengiriman fisik ke daerah terpencil juga memerlukan biaya tinggi. Dengan beralih ke digital, rantai pasok itu dipangkas. Sony mengklaim langkah ini sejalan dengan target netralitas karbon perusahaan pada 2040. Namun sejumlah pegiat lingkungan ragu karena pusat data dan unduhan masif juga memerlukan energi yang tidak sedikit. Pertukaran dari satu sumber emisi ke sumber lain masih perlu dikaji lebih dalam.

Di lingkup kebijakan, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika sebenarnya telah menyusun Peta Jalan Ekonomi Digital 2030. Di dalamnya terdapat klausul tentang perlindungan konsumen digital dan hak atas data pribadi. Namun pengaturan spesifik soal kepemilikan aset digital seperti gim masih samar. “Kami sedang menyusun revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang akan memasukkan ketentuan tentang aset digital dan warisan digital. Ini menjadi perhatian kami,” ujar juru bicara kementerian itu dalam sebuah diskusi publik bulan lalu, tanpa memberikan rincian waktu penyelesaian.

Sementara itu, Sony belum menunjukkan tanda-tanda akan menyediakan fitur pengalihan lisensi antar pengguna atau mekanisme “jual kembali” digital, seperti yang sudah dirintis oleh sejumlah platform distribusi gim di Eropa. Ketika dikonfirmasi, pihak perusahaan hanya menyatakan bahwa mereka “terus mengevaluasi model bisnis baru yang sesuai dengan kebutuhan konsumen.” Jawaban itu tidak memberikan kepastian, dan sebagian pengamat menilai bahwa monopoli distribusi digital justru akan memperkuat posisi tawar Sony di masa depan.

Beberapa rekomendasi mulai disuarakan oleh para pemangku kepentingan untuk mengantisipasi dampak negatif dari transisi penuh ke digital ini:

· Pemerintah perlu segera mengeluarkan regulasi tentang kepemilikan dan warisan aset digital, termasuk hak konsumen untuk mengakses gim yang telah dibeli secara permanen.
· Perpustakaan Nasional bersama lembaga preservasi harus mulai mengarsipkan gim digital sebagai bagian dari rekam budaya.
· Operator telekomunikasi perlu memperluas jangkauan internet cepat ke daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) agar tidak terjadi kesenjangan akses gim.
· Sony dan penerbit besar didorong untuk menyediakan opsi pengalihan lisensi atau program sewa yang terjangkau.
· Asosiasi ritel gim fisik perlu difasilitasi program transformasi usaha ke arah layanan digital dan aksesori.

Jauh sebelum 2028 tiba, para kolektor mungkin akan berburu rilisan fisik terakhir sebagai artefak zaman yang segera berlalu. Seperti piringan hitam yang kembali diburu setelah era streaming musik, boleh jadi cakram gim akan menemukan kehidupan kedua di pasar nostalgia. Namun bagi sebagian besar pemain, kebijakan ini adalah pengingat pahit bahwa di era digital, apa yang kita beli belum tentu kita miliki selamanya. Tombol “beli” di layar mungkin memberi kenyamanan instan, namun di baliknya tersembunyi pertanyaan abadi: siapa yang memegang kendali sebenarnya atas gim yang kita cintai?

Ketika suara mesin pemutar cakram konsol akhirnya sunyi pada suatu hari nanti, yang tersisa hanyalah ruang maya tanpa debu, tanpa kover, dan tanpa kepastian.

(Wy/Red)

Bagikan: