Bogor -- Investasi dalam negeri (PMDN) hampir Rp2.000 triliun dalam dua tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Capaian ini dinilai Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sebagai sinyal menguatnya kepercayaan pengusaha nasional.

Baca juga: Apresiasi ASN Berprestasi, Kang Asmul Dorong Peningkatan Manfaat Layanan Bagi Masyarakat

Hal itu disampaikan Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie dalam Taklimat Presiden kepada peserta Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan Indonesia (P3MDI) dan Rapimnas Kadin di kediaman pribadi Presiden di Hambalang, Bogor, Sabtu (31/10/2026).

Baca juga: Bandung Jadi Tuan Rumah 13 Cabor Porprov Jabar 2026, Catat Jadwalnya

"Kalau dilihat PMDN itu juga melibatkan teman-teman di kelas menengah. Nah ini kami lihat bisa membuat daya tahan kita justru semakin kuat," ujar Anindya.

Anindya menyebut kontribusi investasi domestik lebih dari separuh total investasi nasional. Ini menunjukkan peran strategis pengusaha nasional, termasuk kelas menengah, dalam memperkuat ketahanan ekonomi di tengah ketidakpastian global.

Baca juga: ASN Award 2026, Wali Kota Farhan: ASN Jangan Berjarak dengan Warga

Kadin juga berkomitmen mendorong industri masa depan seperti kendaraan listrik (EV), energi terbarukan, dan pusat data (data center) yang potensi komponen lokalnya besar.

Baca juga: Dari Kolong Flyover Jadi Sentra Kuliner, Pemkot Bandung Resmikan Anderpas Tampung 60 Tenant

"Ekonomi kerakyatan sudah berjalan di dunia usaha. Kami menyadari 4.000 triliun dari 25.000 triliun PDB adalah APBN. Sehingga sisanya atau sekitar 85 persen adalah uang yang dunia usaha bisa berkontribusi," ungkap Anindya.

Anindya menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap resilient dan jadi bright spot dunia, seperti yang pernah disampaikan IMF.

"Indonesia continues to be the bright spot. Di dalam lima guncangan ekonomi selama 25 tahun, Indonesia dari waktu ke waktu justru lebih kuat," katanya.

Optimisme ini, kata Kadin, memperlihatkan kesiapan dunia usaha menjadi penggerak utama pembangunan nasional dan mewujudkan ekonomi kerakyatan.(red)

Sumber:BPMI Setpres

Bagikan: