PEMATANGSIANTAR - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama PD Pasar Horas Jaya (PHJ) telah menyelenggarakan operasi pasar murah di Balerong Rajawali Pasar Dwikora pada Senin, 21 September 2026. Dalam operasi pasar ini, daging ayam ras ditawarkan dengan harga Rp40 ribu per kilogram (Kg), yang berada di bawah harga pasar rata-rata Rp50 ribu per Kg.

Baca juga: Ketua TP PKK Ny. Liswati Menyambut Tim Evaluasi Lomba PHBS Tingkat Sumut di Kelurahan Pematang Marihat

Ketua Harian TPID Kota Pematangsiantar, Junaedi Antonius Sitanggang SSTP MSi, didampingi oleh Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setdako, Sari Dewi Rizkiyani Damanik SSTP MSP, serta Direktur Utama (Dirut) PD PHJ, Bolmen Silalahi SP, menjelaskan bahwa pihaknya secara aktif memantau harga melalui Early Warning System (EWS) TPID Kota Pematangsiantar dan SiHarapanku Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar. Pemantauan ini bertujuan untuk melakukan deteksi dini terhadap perkembangan harga dan ketersediaan bahan pokok masyarakat, khususnya komoditas yang berpotensi memicu inflasi.

Baca juga: Wali Kota Wesly Terima Penghargaan Tokoh Toleransi dari FKUB Kota Pematangsiantar

"Ternyata, salah satu komoditas yang menjadi perhatian adalah daging ayam ras, yang dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan tren kenaikan harga," ungkapnya pada Kamis, 24 September 2026.

Baca juga: Secara Menyeluruh Tim Gabungan Bongkar Bangunan Liar di Kawasan Menara Pandang Tele

Kondisi tersebut, lanjut Junaedi, menjadi dasar bagi TPID Kota Pematangsiantar untuk melakukan intervensi terukur melalui Operasi Pasar Murah (OPM). Intervensi ini berfokus pada stabilisasi harga, keterjangkauan bagi masyarakat, dan menjaga ketersediaan pasokan.

Baca juga: Kejari Halmahera Tengah Hidupkan Kembali Program JMS, Tanamkan Kesadaran Hukum Sejak Dini

"Sebagai bagian dari penguatan respons EWS, Pemerintah Kota Pematangsiantar melalui TPID berkolaborasi dengan PD Pasar Horas (PD PHJ) sebagai off-taker untuk melaksanakan OPM komoditas daging ayam ras," jelasnya.

Daging ayam ras disediakan dengan harga Rp40 ribu per Kg, lebih rendah dari harga pasar saat pelaksanaan. PD PHJ menyiapkan sekitar 400 Kg ayam ras untuk kegiatan OPM di Balerong Rajawali Pasar Dwikora.

Menurut Junaedi, intervensi ini merupakan respons terhadap tekanan harga ayam ras pada bulan sebelumnya, yang mencapai rata-rata sekitar Rp50 ribu per Kg.

Data pemantauan pada 17 September 2026 menunjukkan harga berada di kisaran Rp40.000–Rp47.000 per Kg. Sementara itu, pada pelaksanaan OPM perdana di Toko Pengendali dan Pantau Inflasi (Toppis) UD Azizah, TPID melakukan intervensi harga sebesar Rp5.000, sehingga harga jual menjadi Rp42.000 per Kg.

Pada kegiatan berikutnya, 21 September 2026, di Balairong Rajawali, TPID dan PD PHJ sebagai off-taker kembali menggelar OPM. Saat itu, harga ayam ras di Pasar Dwikora adalah Rp43.000, dan harga jual ayam ras oleh TPID adalah Rp40.000 per Kg, dengan bonus cabai merah jika pembayaran dilakukan menggunakan QRIS.

"Perkembangan harga daging ayam ras pada pekan kedua mulai melandai di Pasar Horas, rata-rata Rp44.000, dan di Pasar Dwikora berkisar Rp42.000-Rp43.000 per kilogram. Perkembangan ini menunjukkan bahwa tekanan harga telah mulai mereda dibandingkan dengan puncak kenaikan sebelumnya, meskipun tetap memerlukan pemantauan dan intervensi lanjutan," pungkas Junaedi.

Junaedi menambahkan, Langkah tersebut mengindikasikan penguatan peran Pemerintah Kota Pematangsiantar dalam pengendalian inflasi berbasis data, yang berevolusi dari sekadar pemantauan harga menjadi respons cepat melalui intervensi pasar dan penguatan peran BUMD sebagai Off-Taker. Melalui mekanisme EWS, setiap perkembangan harga dapat menjadi dasar penentuan kebutuhan intervensi. Sementara itu, PD PHJ berperan dalam penyerapan, penyediaan, dan penyaluran komoditas kepada masyarakat.

"Ke depan, pengendalian harga daging ayam ras tidak hanya berfokus pada penurunan harga sesaat, melainkan pada penciptaan stabilitas berkelanjutan melalui tiga aspek utama: menjaga keterjangkauan harga bagi konsumen, memastikan ketersediaan pasokan, serta memperlancar distribusi dari sumber pasokan hingga ke pasar. Oleh karena itu, pemantauan EWS dan SiHarapanku akan terus menjadi dasar evaluasi untuk menentukan apakah intervensi perlu dilanjutkan, disesuaikan volumenya, atau dihentikan ketika harga dan pasokan telah kembali stabil," pungkas Junaedi. (Harianto Girsang)

 

Bagikan: